Angkasa Pura 2

Proses Hukum Menghadang Pelaku Pelepasan Balon Udara Liar

Another News Bandara KokpitMinggu, 9 Juni 2019
Tradisi-Balon-Udara-Pekalongan-553x400

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Proses hukum menghadang pelaku pelepasan balon udara liar, karena dapat membahayakan keselamatan penerbangan.

Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara menyatakan akan menindaktegas pelaku balon udara liar yang membahayakan keselamatan penerbangan. Hal ini sesuai dengan UU no 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 421 yang menyatakan setiap orang yang melakukan kegiatan membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian dan disepakati bila ada pelaku balon liar yang tertangkap akan diproses pidana,” terang Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti di Jakarta, Sabtu (8/6/2019).

Tindakan tegas ini diambil karena pemerintah telah memberikan solusi melalui PM 40 tahun 2018 sehingga masyarakat dapat menjalankan tradisinya tanpa membahayakan keselamatan penerbangan.

“Bila solusinya sudah diberikan, lalu masih tetap melanggar dengan menerbangkan balon secara bebas, maka penegakan hukum harus dijalankan,” tegasnya.

Dirjen Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti menyampaikan, pihaknya akan menurunkan PPNS Ditjen Perhubungan Udara, Inspektur Navigasi dan Inspektur Bandara untuk bersama-sama dengan Kepolisian dan TNI menindaklanjuti semua temuan ke proses hukum.

Operasi di lapangan sudah dilakukan TNI dan Polri. Nanti Kepolisian akan memproses hingga BAP dan PPNS akan menindaklanjutinya.

Sebagaimana diketahui, melalui PM 40 tahun 2018, pemerintah telah mengakomodir penggunaan balon udara sebagai budaya masyarakat dengan sejumlah ketentuan. Ketentuan tersebut diantaranya adalah, ukuran balon maksimal diameter 4 m dan tinggi 7 meter, tidak diterbangkan bebas namun harus ditambatkan dengan tali, dan juga izin kepada kepolisian, otoritas bandara dan pemerintah daerah. (omy)

loading...