Angkasa Pura 2

Kemenhub Minta Aplikator Ojol Tak Langgar Tarif Batas Bawah Dan Tidak Monopoli

KoridorKamis, 13 Juni 2019
IMG-20190613-WA0026

IMG-20190613-WA0028

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) per 1 Mei yang lalu telah menerapkan biaya jasa yang sesuai dengan Permenhub No. 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Dalam perjalanannya hingga saat ini, dari hasil evaluasi Ditjen Hubdat ditemukan bahwa aplikator sering kali memberikan promo berupa diskon tarif yang cenderung jual rugi kepada para pengguna agar tetap diminati masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan Keputusan Menteri No. 348 tahun 2019, Ditjen Hubdat menemukan adanya penerapan diskon ataupun promosi terhadap tarif ojek online (ojol) di luar batas wajar atau jual rugi yang melewati tarif batas bawah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menegaskan,  pihaknya sebenarnya tidak melarang sistem diskon bagi tarif ojek online. Ini urusan bisnis, tapi jangan melanggar aturan yang ada.

“Tapi, kami menyarankan promosi yang sustainable atau berkelanjutan, tidak bakar duit. Karena ini tidak baik bagi keberlangsungan usaha, tidak hanya pada bisnis ojek online, tapi juga penyedia jasa transportasi konvensional yang juga melayani konsumen yang sama,” kata Dirjen Budi.

“Sebelumnya kami sudah konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia menyangkut masalah alat pembayaran dari aplikator,” jelas Dirjen Hubdat.

Tentang diskon ini, kata Dirjen Budi,  saya rasa harus dipatuhi oleh aplikator, diskon tidak boleh terus menerus dan berlebihan apalagi jika melanggar tatif batas atas dan bats bawah.

“Dengan begitu,  tidak berpotensi sebagai predatory pricing, yaitu diskon besar-besaran sehingga malah saling mematikan (bisnis antar aplikator) satu sama lain,” kata Dirjen Budi pada Halal Bi Halal dengan pengemudi ojek online  di Kemenhub, Kamis (13/6/2019).

Dikatan, kami mengerti kalau diskon ini dilakukan oleh entitas tersendiri bukan dilakukan oleh manajemen yang sama, mungkin nanti aturan kita hanya menyangkut aturan transportasinya maka jika pihak ketiga melakukan diskon pembayarannya maka saya kira tetap koridornya menyangkut masalah transportasi dan tarif.

“Jadi diskon boleh atau dengan loyalty program yang sustainable sehingga tidak merusak tarif batas atas dan batas bawah,” tandas Dirjen Budi.(helmi)

 

 

 

loading...