Angkasa Pura 2

Kemenhub Tak Perlu Atur Ojol, Kecuali Soal Tarif dan Keselamatan

KoridorKamis, 13 Juni 2019
IMG_20190406_094416

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Masalah penyelenggaraan ojek online atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ojol, selalu menimbulkan polemic terus menerus. Jika dibiarkan bisa berdampak negatif dan tidak produktif. Bahkan bisa jadi merugikan rakyat sebagai konsumen.

“Polemik yang muncul paska penyelenggaran mudik Lebaran ini adalah masalah usulan penghapusan diskon dan promosi yang diselenggarakan oleh aplikator,” kata Darmaningtyas Peneliti di Institut Studi Transportasi (Instran) di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Penggunaan motor sebagai sarana transportasi umum, lanjut dia,  sesungguhnya kurang menjamin keselamatan. Oleh karena itu, secara pribadi saya tetap konsisten menolak legalisasi ojek ke dalam UU LLAJ yang akan datang.

“Bahwa secara sosiologis saya dapat menerimanya, itu sama dengan sikap kita terhadap PKL yang di tepi jalan,” jelas Tyas, spaan akeb dia.

Secara sosiologis mungkin kita juga membeli sesuatu dari PKL yang jualan di tepi jalan atau bahkan di troroar. “Tapi pasti kita menolak kalau PKL itu dilegalisasi boleh berjualan di trotoar atau bahu jalan. Sikap yang sama saya tujukan kepada kepada ojek motor,” jelas Tyas.

Mengingat secara legal formal,  menurut Tyas, motor bukan sarana angkutan yang berkeselamatan.  Maka, intervensi Kemenhub dalam hal Ojol sudah cukup maksimal dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Selanjutnya, dalam hemat Tyas, biarkan Ojol menjadi domain para aplikator dan driver. “Yang perlu dijaga oleh Kemenhub,  hanyalah masalah keselamatan pengguna maupun driver, serta dipatuhinya tarif batas bawah dan batas atas. Di luar itu bukan kewenangan Kemenhub,” papar Tyas.

Apakah aplikator akan menerapkan diskon atau menerapkan promosi harga kepada konsumen, terang Tyas,  itu menjadi domain KPPU sepenuhnya.

“Jika ada aspirasi driver yang disampaikan kepada Kemenhub mengenai diskon tariff dan promo, maka Kemenhub dapat menyarakankan kepada driver agar menyampaikannya kepada KPPU, sehingga tidak semua urusan terkait dengan Ojol menjadi tanggung jawab Kemenhub,” papar Tyas.

Tyas menambahkan, Kemenhub hanya mengatur masalah safety, tarif batas atas dan batas bawah, serta suspend karena ini terkait langsung dengan safety.(helmi)

 

 

loading...