Angkasa Pura 2

Masalah Tarif Promo Ojol Sebaiknya Diselesaikan Oleh KPPU Bukan Kemenhub

Koridor SDMKamis, 13 Juni 2019
Darmaningtyas Instrans

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Dinamika dan permasalahan ojek online (Ojol) terutama terkait tarif promo dan dugaan persaingan tidak sehat seharusnya menjadi domain para aplikator dan driver. Yang perlu dijaga oleh Kemenhub hanyalah masalah keselamatan pengguna maupun driver, serta dipatuhinya tarif batas bawah dan batas atas.

“Di luar itu, bukan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” kata pengamat transportasi dan Direktur Instrans¬† Darmaningtyas kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Selanjutnya, kata dia,  apakah aplikator akan menerapkan diskon atau menerapkan promosi harga kepada konsumen, itu menjadi domain KPPU sepenuhnya.

“Jika ada aspirasi driver yang disampaikan kepada Kemenhub mengenai diskon tarif dan promo, maka Kemenhub dapat menyarakankan kepada driver agar menyampaikannya kepada KPPU. Sehingga, tidak semua urusan terkait dengan Ojol menjadi tanggung jawab Kemenhub,” jelas Tyas, sapaan akrab dia.

Menurutnya, Kemenhub hanya mengatur masalah safety, tarif batas atas dan batas bawah, serta suspend karena ini terkait langsung dengan safety.

Kini enurut Tyas, Kemenhub saatnya lebih fokus ke pengembangan dan pembangunan angkutan umum massal yang sekarang ini telah mati di semua kota (kecuali beberapa kota yang menerapkan sistem BRT)).

“Bapak (Menhub Budi Karya Sumadi) perlu memiliki target, selama sisa masa jabatan Periode I yang tinggal beberapa bulan ini semoga Bapak dapat meresmikan minimum lima kota yang berhasil mereformasi angkutan umumnya,” papar Tyas.

Selanjutnya, menurut dia, masalah Ojol akan terselesaikan dengan sendirinya apabila kota-kota di Indonesia berhasil mengembangkan angkutan umumnya. “Oleh karena itu, energi terbesar kita sebaiknya tidak kita curahkan untuk mengurusi Taxi Online dan Ojol, melainkan kita curahkan untuk mengurusi pengembangan angkutan umum massal di semua kota provinsi yang berbasis bus,” sebut Tyas.

“Biarkan Ojol menjadi domain aplikator, KPPU, dan Pemprov, maupun Kabupaten/Kota. Kemenhub hanya menjaga terlaksananya PM No. 12/2019,” tegas pamong Perguruan Taman Siswa itu.(helmi)

 

loading...