Angkasa Pura 2

Terkait Soal Ojol, Kemenhub Hanya Atur Masalah Transportasinya

KoridorKamis, 13 Juni 2019
IMG-20190613-WA0027

IMG-20190613-WA0025

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya  mengerti kalau diskon tarif ojek online (Ojol) yang ramai sekarang ini hanya dilakukan oleh entitas iri, bukan dilakukan oleh manajemen yang sama. Mungkin nanti aturannya,  kita (Kemenhub) hanya menyangkut aturan transportasinya.

Maka, jika pihak ketiga melakukan diskon pembayarannya maka saya kira tetap koridornya menyangkut masalah transportasi dan tarif. ”Jadi diskon boleh atau dengan loyalty program yang sustainable, sehingga tidak merusak tarif batas atas dan batas bawah,” ujar Dirjen Budi di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Dirjen Budi menegaskan,  bahwa setelah konsultasi dengan beberapa pihak, ia menegaskan bahwa jika sampai terjadi monopoli akibat predatory pricing ini maka sanksi bukanlah diterapkan dari pihaknya, melainkan dari KPPU. “Promo atau diskon yang dirasa tidak sesuai tersebut adalah cara jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah di bawah biaya produksi yang wajar. Harga yang sangat rendah ini bukan berasal dari efisiensi namun dari kekuatan modal,” jelas Dirjen Budi.

Dengan adanya praktik jual rugi seperti  ini, menurut Dirjen Budi, dikhawatirkan akan mematikan pelaku usaha lainnya atau saling mematikan usaha. Pada kasus ojek online, yang dimaksud dengan cara jual rugi adalah apabila tarif yang dikenakan kepada konsumen adalah tarif yang berada jauh di bawah tarif batas bawah.

Pasalanya, menurut Dirjen Budi,  tarif batas bawah merupakan tarif yang telah dihitung dengan memperhatikan biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengemudi, penyusutan kendaraan dan harta lainnya yang dipergunakan oleh pengemudi untuk memproduksi jasa, biaya komisi aplikasi serta memperhitungkan pendapatan pengemudi yang layak.

Dalam jangka pendek, papar Dirjen Budi,  harga jual rugi memang menguntungkan bagi konsumen karena mereka menikmati harga barang atau jasa yang sangat rendah. Namun dalam jangka waktu yang lebih panjang, setelah para pesaing dalam bisnis ojek online tersingkir dari pasar, akan terjadi pemusatan pasar oleh satu pemain.

“Tarif baru ojol ini kalau memang nanti akan ada perubahan, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai punishment kalau operator tidak menyesuaikan tarifnya. Kedua, ada kecenderungan tarif yang tinggi itu adalah flag fall, jadi yang tarif batas minimal untuk jarak 4 km,” tukas Dirjen Budi.

Tarif Ditinjau Per 3 Bulan

Di Jakarta tarif dan kebiasaan masyarakat berbeda, bisa berkali-kali pakai dalam sehari tapi jarak pendek, jadi itu yang mungkin masyarakat merasa keberatan. “Nanti mungkin akan ada perubahan tarif dari saya (Ditjen Hubdat). Pasalnya, setiap 3 bulan ada penyesuaian. Intinya masukan dari masyarakat akan saya akomodir,” terang Dirjen Budi.

Kita sudah memiliki contoh yang baik seperti pada PM 118 tentang taksi online, yang juga telah mengatur batasan promosi dan diskon, kami merasa diperlukan batasan tersebut.” Dengan regulasi taksol dan ojol ini untuk melidungi pengemudi, masyarakat, dan menjaga kelangsungan bisnisnya dari aspek keselamatan maupun ekonomi baik kenyamanan dan keamanan dalam berkendara.”

Dirjen Budi berharap poin-poin dalam peraturan ini harus dilakukan. Ini bukan demi kepentingan kami tapi bagi masyarakat pada jangka panjang. Penguasaan pasar yang monopolistik akan merugikan semua pihak karena posisi tawar monopolis yang lebih tinggi. Baik pengemudi maupun konsumen transportasi ojek online akan dirugikan.

Oleh sebab itu, Pemerintah mengantisipasi situasi dengan membatasi pemberian diskon atau promosi di bawah tarif batas bawah yang telah ditentukan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen.

“Hal itu demi memastikan persaingan yang sehat di pasar ojek online serta menjamin keberlangsungan usaha bagi mitra pengemudi dalam jangka panjang,” tegas Dirjen Budi. (helmi)

loading...