Angkasa Pura 2

Tol Laut Disubsidi Tapi Sedikit Pengusaha Logistik Memanfaatkan, Lalu Apa Solusinya?

DermagaRabu, 19 Juni 2019
Tol-Laut-553x400

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Komisi V DPR mengkritik efektivitas subsidi program tol Laut dan kapal perintis. Ternyata kalangan pengusaha logistik masih sedikit yang memanfaatkannya.

Anggota Komisi V Jhoni Allen Marbun menyoroti program angkutan laut ternak yang tidak efisien karena kapal kerap kosong saat kembali dari Jakarta ke sentra produksi ternak, yakni Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Inefisiensi itu sangat disayangkan, lebih-lebih karena disubsidi.

Menurut anggota Fraksi Parta Demokrat itu, lebih baik sapi bakalan asal Nusa Tenggara Timur dipotong di daerah asalnya, lalu dagingnya dibawa ke Jawa menggunakan kapal dengan kontainer berpendingin. Langkah itu juga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sentra produksi ternak.

“Sehingga, angkutan barang umum yang dipakai, bukan angkutan ternak. Kalau kapal ternak, baliknya bawa apa?” ujarnya dalam rapat kerja Komisi V dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Selasa (18/6/2019).

Jhoni juga meminta Kemenhub menyampaikan data jenis barang yang selama ini diangkut oleh kapal Tol Laut dan seberapa efektif menekan disparitas harga antara wilayah Indonesia timur dan barat.

Anggota Komisi V lainnya Anton Sihombing menyayangkan subsidi terus-menerus yang disuntikkan kepada BUMN dan swasta dalam program kapal perintis. Menurut dia, dahulu Pelni tidak pernah disubsidi. Perusahaan pelayaran pelat merah itu justru pernah menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) besar.

Dia menyarankan anggaran subsidi lebih baik direalokasikan untuk pengadaan kapal dan fasilitas pelabuhan.

“Anggaran Rp1,5 triliun [untuk kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan laut yang di dalamnya mengandung subsidi Tol Laut] itu kalau kita belikan kapal, kita bisa tambah 40–50 kapal. Manja sekali disubsidi,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Program Tol Laut terdiri atas pelayanan angkutan kapal ternak, angkutan barang Tol Laut, angkutan laut perintis (termasuk biaya docking), dan penyelenggaraan kapal rede (termasuk penyelenggaraan kapal puskesmas keliling atau kapal poliklinik).

Kemenhub mengusulkan, pagu indikatif kegiatan pelayanan angkutan kapal ternak di enam trayek pada 2020 sebesar Rp60 miliar, 21 trayek angkutan barang Tol Laut dengan pagu indikatif Rp349,8 miliar, 113 trayek angkutan laut perintis swasta dan Pelni dengan pagu indikatif Rp1 triliun, dan 20 unit kapal rede dengan pagu indikatif Rp30 miliar.

Empat program Tol Laut itu merupakan bagian dari kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan laut yang pagu indikatifnya tahun depan diusulkan Rp1,7 triliun.

Dari seluruh usulan kegiatan Ditjen Perhubungan Laut, hanya program Tol Laut yang belum disetujui Komisi V hingga raker berakhir pukul 19.00 WIB.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan, komisi yang dipimpinnya akan melakukan kunjungan kerja spesifik untuk memastikan program tol laut efektif selama ini. “Yang lain kami setuju. Khusus subsidi Tol Laut, ada hal yang kami perlu dalami.”

Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berpendapat keberadaan Tol Laut yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2015 belum mampu menyelesaikan persoalan perbedaan harga sejumlah barang antara kawasan barat dan timur Indonesia. Pengawasan terhadap daerah pemasok (hinterland) mereka nilai masih perlu menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perhubungan Carmelia Hartoto mengatakan pembangunan tol laut demi tujuan konektivitas antar pelabuhan ke daerah terpencil mudah dilakukan. Namun, tidak untuk menurunkan harga di Indonesia di kawasan timur.

“Tujuan untuk menurunkan disparitas harga masih perlu usaha lagi dalam pengawasan distribusi secara terus menerus di hinterland, apalagi untuk tujuan akhir harus menggunakan tol udara di Papua,” ucap Carmelia kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/2).

Walau begitu, ia menegaskan bukan berarti tak ada perkembangan sama sekali. Dalam empat tahun terakhir, Carmelia mengklaim operasional tol laut semakin efektif. Pemerintah terus mengevaluasi dengan mengubah rute untuk sampai ke tujuan daerah terluar, terpencil, terjauh, dan perbatasan.

“Ada beberapa perubahan rute, dengan memanfaatkan rute utama yang sudah dilayari oleh pelayaran swasta nasional, subsidi bisa dipangkas hampir 50 persen karena subsidi pengangkutan jauh lebih kecil dibandingkan subsidi trayek kapal,” papar Carmelia.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan subsidi tarif pengangkutan menggunakan kapal laut yang melewati sejumlah trayek tol laut yang dibangun oleh pemerintah. Setiap tahunnya, anggaran subsidi itu digelontorkan melalui Kementerian Perhubungan.

Sayang, tidak banyak pengusaha logistik yang menggunakan tol laut dalam melakukan pengiriman barang. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan mayoritas atau 90 persen pengiriman barang oleh pengusaha logistik dilakukan melalui jalur darat.

“Dan dari 10 persen lewat laut (dengan kapal komersial), dari 10 persen hanya 2 persen yang lewat tol laut yang disubsidi. Jadi dampaknya memang tidak signifikan,” ujar Zaldy.

Alasannya, kata Zaldy, tol laut yang disubsidi oleh pemerintah tak beroperasi tiap hari atau bahkan minggu. Makanya, pengusaha terpaksa menggunakan jalur laut komersial jika tol laut bersubsidi sedang tak beroperasi.

“Kalau tidak lewat tol laut yang disubsidi ya lewat jalur laut komersial dengan harga biasa,” jelas Zaldy.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menjelaskan jumlah anggotanya yang memanfaatkan pengiriman barang menggunakan tol laut tak sampai 5 persen. Sejauh ini, total anggota di ALFI sebanyak 3.412 perusahaan.

images (6)

“Karena begini, jadwal tol laut juga kan terbatas. Lalu anggota saya atau perusahaan juga banyak ada ekspor dan pengiriman dalam negeri, jadi banyak juga opsi lain kan ada darat dan udara,” ujar Yukki.

Lagipula, pemerintah hanya memberikan subsidi untuk tarif pengangkutan menggunakan kapal. Sementara, perusahaan logistik juga harus membayar truk hingga gudang untuk kebutuhan pengiriman dan menyimpan barang.

Yukki menyarankan pemerintah bukan memberikan subsidi tarif kapal bagi pengusaha logistik saja demi menyelesaikan persoalan disparitas harga, tapi juga diatur barang yang akan diangkut. Misalnya, pemerintah lebih rinci dengan memberikan subsidi untuk pengiriman barang atau komoditas yang dibutuhkan di tempat tujuan.

“Jadi difokuskan saja berdasarkan komoditas, bahan pokok. Tidak semua barang, untuk yang barang bermerk tidak perlu,” kata Yukki.

Secara terpisah Pakar maritim Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Saut Gurning mengusulkan agar orientasi anggaran program Tol Laut bergeser pada belanja operasional (opex) ketimbang belanja modal (capex) dengan tujuan meningkatkan konektivitas.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah harus mulai mengurangi intervensi atau keterlibatan dengan tidak lagi menambah aset, misalnya melakukan pengadaan kapal untuk armada Tol Laut.

“Pemerintah tidak perlu lagi [membangun kapal tol laut] karena jadi bingung mengurus ship management. Kalau dengan anggaran berbasis APBN, mau docking, harus menunggu anggaran datang. Belum lagi persoalan kapal delay karena sedang docking,” katanya kepada Bisnis, pekan lalu.

Seperti diketahui, sejak 2015 pemerintah membangun 100 unit kapal pendukung tol laut, yang terdiri atas 60 unit kapal perintis, 15 unit kapal kontainer, 20 unit kapal rede, dan 5 kapal ternak, termasuk juga kapal-kapal pelayaran rakyat.

Menurut Saut, lebih baik anggaran tol laut dialihkan sepenuhnya untuk subsidi biaya operasional kapal dan subsidi sewa kontainer. Dia mengusulkan, urusan pengadaan kapal dan peralatan bongkar muat sebaiknya diserahkan kepada swasta. Investasi asing sebaiknya juga diundang untuk masuk ke bisnis galangan kapal sehingga kapal tidak perlu mengantre untuk docking.

Pemerintah daerah juga disarankan mengalokasikan sebagian APBD untuk menutup biaya operasional, misalnya pengangkutan barang dari pelabuhan ke end user atau juga konsolidasi muatan balik dari pedalaman ke pelabuhan untuk diangkut ke Jawa.

“Peralatan bongkar muat ini bisa saja yang sediakan pemilik barang, pelayaran. APBN dan APBD bisa dipakai untuk subsidi biaya bongkarnya, biaya simpannya, biaya angkutnya. Jadi, opex ini total,” kata Saut.

Dengan reorientasi anggaran program Tol Laut pada penguatan opex dan keterlibatan pemda, Saut yakin indeks konektivitas dapat meningkat menjadi 0,75.

Preferensi Konsumen

Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo mengatakan akan menindaklanjuti hasil rapat dwngan DPR, khususnya menyangkut subsidi Tol Laut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Wisnu Handoko mengatakan pengangkutan ternak–bukan daging–dari kawasan timur ke barat dilakukan dengan mempertimbangkan preferensi konsumen di Indonesia yang lebih menyukai daging segar ketimbang daging beku.

Dia juga mengutarakan delapan dari 100 unit kapal tol laut yang dipesan Kementerian Perhubungan sejak 2015 hingga kini masih diselesaikan oleh galangan kapal.

Delapan kapal itu terdiri atas satu kapal kontainer Kendhaga Nusantara dan tujuh kapal perintis Sabuk Nusantara.

“Kapal-kapal itu sudah dibangun, tetapi ada yang belum selesai, misalnya instalasi listriknya, pipa-pipanya,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (17/6/2019).

Selebihnya, sebanyak 92 kapal disebut telah dioperasikan. Wisnu mengatakan kapal-kapal perintis yang sudah beroperasi sempat dikerahkan untuk menopang angkutan Lebaran kali ini.

Proyek pengadaan kapal sebanyak 100 unit sebenarnya merupakan proyek tahun jamak 2015-2017 dengan anggaran sekitar Rp5,7 triliun. Proyek itu terdiri atas 60 kapal perintis, 15 kapal kontainer, 20 kapal rede, dan 5 kapal ternak.

Namun, hanya sebagian kapal yang selesai dibangun hingga periode kontrak berakhir. Kontrak kemudian diperpanjang hingga 30 April 2018, tetapi pekerjaan masih saja molor.

Berdasarkan data Ditlala Ditjen Perhubungan Laut, baru 46 kapal yang sudah beroperasi hingga 2018. Sebanyak 28 unit kapal sudah selesai dibangun di galangan dan siap dimobilisasi ke pelabuhan pangkalan, sedangkan 26 unit sisanya belum selesai.

Keterlambatan terjadi karena beberapa faktor, seperti kesulitan memperoleh tenaga kerja karena harus berebut dengan galangan lain. Komponen kapal yang 65% di antaranya masih bergantung pada impor juga menjadi persoalan mengingat proses importasi komponen memakan waktu.

Pemerintah akan ‘mengejar’ galangan kapal agar menyelesaikan pembangunan tahun ini. Kemenhub akan memasukkan lagi sisa proyek dalam RAPBN 2020, termasuk kapal-kapal yang sudah diserahkan, tetapi belum dibayar oleh Kemenhub. Total pagu yang akan diusulkan ke DPR sekitar Rp150 miliar.

“Karena kemarin mepet di Desember [2018], ada beberapa yang sempat belum terbayar. Sudah di-delivery, sudah jalan [beroperasi], tapi belum kami bayar. Itu yang nanti dianggarkan lagi. Sistem kami kan kalau tidak terpakai, dibalikkan lagi ke pemerintah. Kami harus anggarkan lagi,” jelas Wisnu.

images (4)

Soal denda keterlambatan bagi galangan yang tidak dapat menyelesaikan pesanan hingga kontrak selesai, Wisnu mengatakan Kemenhub masih mencari formulasi penghitungan terbaik agar tidak memberatkan galangan.

Sanksi denda keterlambatan sebetulnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 79 ayat (4) beleid itu mematok besaran denda satu permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Namun, sebagian galangan kapal keberatan dengan formulasi itu.

“Makanya kami sedang menunggu hasil audit dari BPK, Inspektorat [Itjen Kemenhub], dan BPKP, supaya itu tidak menjadi kendala bagi galangan kapal kita,” katanya.

Wisnu mengatakan, pemerintah tahun ini tidak menganggarkan proyek baru pengadaan kapal tol laut. “Kami mau bereskan yang ini dulu [pengadaan 100 kapal tol laut].”

Lelang 7 Trayek Tol Laut

Sementara itu, tiga perusahaan pelayaran swasta dinyatakan menang dalam lelang operator tujuh trayek tol laut 2019. Trayek itu akan mulai dilayani bulan ini.

Ketiga perusahaan itu adalah PT Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines), PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. (Temas Line), dan PT Pelangi Tunggal Ika.

Mentari Lines akan mengoperatori trayek Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Namrole-Tanjung Perak (H-2), Tanjung Perak-Tenau-Saumlaki-Dobo-Tanjung Perak (H-3), Tanjung Perak-Oransbari-Waren-Teba-Ambon-Tanjung Perak (T-9), dan Saumlaki-Larat-Teba-Moa-Kisar-Kalabahi-Saumlaki (T-12).

Sedangkan Temas Line akan mengoperatori trayek Tanjung Perak-Fakfak-Kaimana-Timika-Agats-Boven Digoel-Tanjung Perak (T-11).

Adapun Pelangi Tunggal Ika akan mengoperatori trayek Tenau-Rote-Sabu-Lamakera-Tenau (T-13) dan Tenau-Lewoleba-Tabilota-Larantuka-Marapokot-Tenau (T-14).

Kasi Tramper dan Pelayaran Rakyat Subdit Lalu Lintas dan Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Hasan Sadili mengatakan bahwa pemenang lelang ditetapkan pada 25 Maret.

Menurutnya, saat ini kapal-kapal negara sedang dikerahkan dari galangan ke pelabuhan-pelabuhan pangkalan. KM Kendhaga Nusantara 11 misalnya, tengah berlayar dari galangan kapal PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar ke Pelabuhan Tenau Kupang untuk nantinya melayani trayek T-13 dan T-14.

Kedua trayek merupakan rute feeder bagi trayek hub H-3. “Kecuali H-2 dan H-3 yang menggunakan kapal operator [Mentari Lines],” katanya kepada Bisnis, Selasa (2/4/2019).

Hasan menjelaskan bahwa kedua trayek hub itu membutuhkan kapal yang dapat memuat kontainer 220 TEUs, sedangkan kapal negara hanya sanggup mengangkut 60 TEUs atau lebih sesuai untuk melayani trayek feeder.

Pada trayek lain yang menggunakan kapal negara, Kemenhub sudah meminta pemenang lelang untuk menggunakan kapal mereka jika suatu saat muatan bertambah.

Penggunaan kapal negara dan kapal operator memunculkan konsekuensi pada bentuk subsidi yang diberikan pemerintah kepada operator. Jika menggunakan kapal negara, maka subsidi yang diberikan berupa subsidi operasional kapal. Adapun jika menggunakan kapal operator, maka subsidi yang diberikan berupa subsidi sewa kontainer.

Pemerintah tahun ini mengalokasikan subsidi Rp222 miliar untuk Program Tol Laut, hanya sekitar separuh dari anggaran tahun lalu yang mencapai Rp447,6 miliar. Sebanyak 18 trayek telah ditetapkan, meliputi 11 trayek dioperatori pelayaran BUMN dan 7 dioperatori oleh pelayaran swasta.

Tiga perusahaan pelat merah pada awal tahun telah ditugaskan melayani trayek tol laut melalui mekanisme penunjukan, yakni PT Pelni (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT Djakarta Lloyd (Persero).

Layani Tahuna

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Edwin Roring memastikan bahwa pada akhir Juni mendatang kapal tol laut masuk lagi ke Pelabuhan Tahuna.

“Akhir bulan ini, kapal tol laut kembali masuk Pelabuhan Tahuna, Sangihe,” kata dia di Tahuna, Rabu (19/6/2019).

Ia menjelaskan kapal tol laut sejak Mei 2016 melayani rute pelayaran Makassar (Sulawesi Selatan)-Tahuna (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara), kemudian mengalami perubahan rute, yakni hanya sampai Bitung.

Perubahan rute itu, kata dia, merugikan pemerintah daerah setempat dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai daerah kepulauan yang ada di perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga.

“Pemerintah Sangihe telah berusaha meyakinkan pemerintah pusat, termasuk Pelni agar kapal tol laut kembali masuk Pelabuhan Tahuna,” kata dia.

Upaya itu, kata dia, membuahkan hasilnya dengan pada akhir bulan ini atau sekitar 26 atau 28 Juni 2019, kapal tol laut kembali masuk ke Pelabuhan Tahuna.

Rute tol laut, kata dia, dari Surabaya singgah di Makassar, langsung ke Tahuna dan balik singgah di Pelabuhan Bitung.

“Kapal tetap singgah di Pelabuhan Bitung tapi nanti balik dari Tahuna,” kata dia.

Dia berharap, dengan adanya layanan kapal tol laut yang masuk Tahuna membuat harga berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat di daerah itu bisa kembali turun.

“Kami berharap dengan kembali masuknya kapal tol laut di Tahuna, harga bahan kebutuhan pokok yang diangkut melalui tol laut bisa stabil, bahkan menjadi lebih murah,” kata dia.

(via/sumber: bisnis.com, antaranews.com dan cnnindonesia.com).

loading...