Angkasa Pura 2

Aksi Pemerintah Tekan Harga Tiket Angkutan Udara: Dari Turunkan Harga Avtur, Insentif Fiskal hingga Pangkas Biaya Pendaratan Pesawat

Energi KokpitJumat, 21 Juni 2019
20190621_072726

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Dalam aksi menekan harga tiket jasa angkutan udara, pemerintah mengagendakan sejumlah insentif kepada maskapai penerbangan. Dari mencoba menekan harga avtur, insentif fiskal hingga turunkan biaya pendaratan pesawat di bandara.

Permintaan penurunan harga avtur telah disampaikan kepada manajemen Pertamina pada rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura I dan II, serta pemangku kepentingan industri penerbangan lainnya.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono mengatakan penurunan harga diperlukan untuk menurunkan harga tiket pesawat yang sampai saat ini dinilai masyarakat masih tinggi. Data Kementerian Koordinator Perekonomian avtur memberikan sumbangan 30 persen – 31 persen pada pembentukan harga tiket pesawat.

Oleh sebab itu, penurunan harga avtur diyakini akan berpengaruh signifikan pada tiket pesawat.

“Kami minta untuk diturunkan, berapa besarnya minggu depan akan disampaikan,” katanya, Kamis (20/6).

Susi mengatakan Pertamina sebenarnya telah menurunkan harga avtur sebesar Rp250 per liter dari sebelumnya Rp8.210 per liter menjadi Rp7.960 per liter pada Sabtu (16/1) silam.

Keputusan ini dilakukan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perusahaan plat merah itu menurunkan harga avtur yang digunakan maskapai nasional untuk penerbangan domestik.

Pertamina juga mengklaim penurunan telah membuat harga avtur di Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda lebih rendah dibandingkan di beberapa negara lain, misalnya di Jepang, Filipina, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia.

“Tetapi kami tetap minta coba dikaji untuk tetap diturunkan karena mereka hitung dari harga Mean of Platts Singapore (MOPS) dan kurs,” jelasnya.

Insentif Fiskal

Selain penurunan harga avtur, Susiwijono mengatakan bantuan akan dilakukan dengan memberikan insentif fiskal terhadap maskapai.

Insentif fiskal tersebut katanya, akan diberikan terhadap tiga biaya maskapai. Pertama, jasa sewa, perawatan dan perbaikan pesawat udara. Kedua, jasa sewa pesawat udara dari daerah luar pabean.

Ketiga, biaya impor dan penyerahan atas pesawat udara dan suku cadangnya.

“Saya tidak akan jelaskan secara detail, tapi kalau penyerahan jasa pasti terkait dengan PPN. Kalau terkait impor dan penyerahan atas pesawat udara dan suku cadangnya, terkait impor tentu ada PPN impornya,” ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan selain kebijakan tersebut pemerintah juga akan membuat kebijakan lain agar biaya operasional maskapai bisa ditekan.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan menggandeng Angkasa Pura I dan II selaku pengelola bandara untuk menurunkan biaya atau tarif pendaratan pesawat. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pelibatan pemangku kepentingan lain seperti Angkasa Pura memang perlu dilakukan agar upaya penurunan tarif tiket pesawat tidak terlalu berat.

“Ini sharing back pain, sama- sama memikulnya sehingga tidak satu pihak saja yang memikul ini,” katanya.

Darmin mengatakan bahwa semua kebijakan tersebut akan mulai dijalankan pekan depan.

loading...