Angkasa Pura 2

Mari Lebih Arif Sikapi Rencana Alternatif Angkutan Massal

KoridorSenin, 24 Juni 2019
IMG-20190624-WA0002

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Mari lebih arif sikapi rencana alternatif angkutan massal guna urai kemacetan yang akan dikaji pemerintah melalui Kementerian Perhubungan.

Menurut Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, keterbatasan keuangan negara dan kemampuan fiskal daerah dapat menjadi pertimbangannya.

“Upaya ini sah saja namun perlu diperhatikan juga berbagai aspek termasuk keterbatasan finansial,” ujar Djoko di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Selain pertimbangan biaya yang tidak sedikit, kata dia, belum tentu Pemda mau menerima konsep tersebut. Apalagi regulasi untuk menerapkannya belum ada. Bisa jadi masalah baru akan muncul jika belum dilengkapi dengan regulasi.

“Teknologi yang tidak murah, masih asing di Indonesia, butuh waktu menyiapkan prasarana pendukung dan mempelajari teknologinya. Untuk lima tahun ke depan cukup sebagai wacana saja,” urainya.

Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan meluncurkan program penataan angkutan umum di daerah dengan konsep Pembelian Layanan atau buy the service.

Program ini rencananya akan diberikan pada enam perkotaan, yakni Medan, Palembang, Solo (Subosukowonosraten), Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar (Sarbagita). Alokasi anggaran sudah disiapkan.

“Selama ini (lebih dari 10 tahun) daerah hanya dibagikan sejumlah armada bus. Tidak menimbulkan layanan angkutan umum yang bagus di daerah, dengan program ini mungkin akan lebih baik lagi,” ungkap dia.

Mengapa itu terjadi? Pasalnya, tidak ada pola pembinaan dan pengawasan dari pusat. Meskipun, penataan angkutan umum sudah diamanahkan dalam UU 22/2009 tentang LLAJ, RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategi Kemenhub 2015-2019.

Program ini tidak akan banyak menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha angkutan umum jika sedini mungkin dilakukan sosialisasi. Sopir akan mendapat gaji bulanan, tidak dipusingkan dengan setoran pada pemilik armada.

Pemilik armada bergabung dalam satu badan hukum yang menjadi operator dan diberikan keuntungan dari biaya operasional yang diselenggarakan.

Program ini dinilai murah, karena setiap koridor menghabiskan biaya operasional per tahun kisaran Rp15 miliar hingga Rp25 miliar. Tergantung pilihan jenis armada yang dioperasikan dan headway yang ditetapkan.

Selain itu, tidak perlu lagi harus membangun prasarana khusus, cukup dengan jaringan jalan yang sudah dan tiap koridor dapat melibatkan 150-200 pekerja.

Tidak perlu ada bangunan halte, jika belum punya anggaran, cukup diberikan rambu pemberhentian bus (stop bus). Pilihan bus berlantai rendah ( low deck) atau nomal (normal deck). Bus jenis ini sudah banyak dioperasikan oleh PT Trans Jakarta dan bikinan karoseri dalam negeri.

Mudah berarti tidak memerlukan teknologi baru, cuma sistemnya yang baru. Konsep ini memindahkan atau mengalihkan dari sistem setoran ke sistem gaji bulanan, bukan menggusur operator yang sudah beroperasi. Operator yang ada tetap beroperasi dengan pola manajemen baru yang lebih sehat. (omy)

loading...