Angkasa Pura 2

Penyusunan Protap Kesyahbandaran Penting Segera Dirampungkan

DermagaKamis, 27 Juni 2019
IMG-20190627-WA0031

IMG-20190627-WA0030

BOGOR (BeritaTrans.com) – Mengantisipasi permasalahan di lapangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas di bidang Kesyahbandaran, maka penting dilakukan penyusunan protap Kesyahbandaran.

“Hal itu menyangkut prosedur pelayanan maupun hal-hal teknis dalam penerapan peraturan di lapangan,” ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yang diwakili oleh Kepala Sub Direktorat Tertib Bandar, Capt. Purgana disela membuka FGD Penyusunan Prosedur Tetap Kesyahbandaran Tahun 2019 di Bogor, Kamis (27/6/2019).

Menurut Capt Purgana, kegiatan ini menjadi sarana membahas dan mendiskusikan serta memberikan masukan terkait pelaksanaan tugas di lapangan bidang kesyahbandaran.

Seperti masalah pemeriksaan dan penyimpanan surat dokumen dan warta kapal, persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) agar ke depan bisa dijadikan payung hukum terhadap tugas dan fungsi kita di Perhubungan laut.

“Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran saat ini masih ada beberapa peraturan yang perlu diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bisa digunakan oleh segenap jajaran Ditjen Perhubungan Laut terutama aparat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lapangan,” tegasnya.

Antara lain terkait dengan masalah pemeriksaan dan penyimpanan surat, dokumentasi dan warta kapal, Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan masalah penahanan kapal.

Terkait dengan hal ini, pihaknya berharap peran aktif dan sinergitas dari para peserta untuk dapat memerhatikan dengan baik pemaparan yang akan disampaikan para narasumber dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan selama pelaksanaan kegiatan ini khususnya terkait masalah-masalah di bidang kesyahbandaran.

Lebih jauh Capt Purgana mengatakan bahwa dalam Undang-undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pada pasal 1 (satu) ayat 56 disebutkan bahwa Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan Perundang – undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Selain itu, berdasarkan pasal 213, pasal 216, pasal 218 dan pasal 219 Undang – undang 17 tahun 2008 telah mengamanatkan agar disusun Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pemeriksaan dan penyimpanan surat dokumen dan warta kapal, persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan dan penerbitan SPB yang bisa dijadikan payung hukum terhadap tugas dan fungsi kita di Perhubungan laut.

“Saat ini Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 82 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) masih terdapat beberapa kendala dengan kondisi di lapangan sehingga dirasa perlu diadakan revisi dengan dibuatnya Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan yang baru” kata Capt. Purgana.

Untuk itu lanjut Capt Purgana melalui kegiatan ini, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) saat ini tengah melakukan tugas dan fungsi tersebut diantaranya melalui kegiatan Penyusunan Protap Kesyahbandaran.

“Diharapka kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kita dapat memberikan masukan dan kritik bagi penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penerbitan Surat Persetujuan berlayar dan Prosedur Tetap Bidang Kesyahbandaran yang ke depan akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas serta menjadi jalan keluar atas permasalahan yang timbul dilapangan selama ini,” imbuhnya. (omy)

loading...