Angkasa Pura 2

Setelah OJK, Giliran BEI Jatuhkan Sanksi ke Garuda Indonesia

Ekonomi & Bisnis KokpitSenin, 1 Juli 2019
IMG_20190701_110427

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan akan memberikan sanksi kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk apabila perseroan terlambat menyampaikan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan kuartal I 2019. Otoritas bursa memberi tenggat waktu selambat-lambatnya pada 26 Juli mendatang.

“Ke depan kami pantau deadline (tenggat waktu) dari penyampaian revisinya. Once (bila) melebihi dari jadwal, maka kami akan lakukan tindakan,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan I Gede Nyoman Yetna, Senin (1/7).

Ia melanjutkan pemberian sanksi akan mengacu kepada Peraturan BEI Nomor I-H tentang Sanksi. Dalam regulasi itu disebutkan, jika perusahaan terlambat memberikan revisi laporan keuangan selama 1-30 hari dari tenggat waktu, maka bursa akan mengenakan Surat Peringatan (SP) 1.

Jika keterlambatan penyerahan revisi laporan keuangan selama 31-60 hari, maka regulator akan membebankan SP 2, serta denda Rp50 juta. Apabila keterlambatan selama 61-90 hari dari tenggat waktu, maka wasit pasar modal itu akan melayangkan SP dan denda sebesar Rp150 juta.

“Setelah itu, suspensi (penghentian perdagangan saham sementara),” imbuhnya.

Ia menegaskan bursa akan memposisikan perusahaan maskapai pelat merah itu sejajar dengan perusahaan terbuka lainnya di pasar modal. Saat ini, ia menyatakan BEI masih terus memantau pergerakan dan transaksi saham Garuda Indonesia sembari memonitor pelaksanaan restatement laporan keuangan.

“Jadi, sama-sama memberi mereka kesempatan perbaikan,” katanya.

Perusahaan dengan kode saham GIAA itu mendapatkan sanksi berlipat baik dari BEI maupun otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat kesalahan penyajian laporan keuangan. BEI mematok denda sebesar Rp250 juta atas kesalahan penyajian laporan keuangan interim kuartal I 2019.

Selain denda Rp250 juta, BEI juga mewajibkan Garuda Indonesia untuk melakukan restatement laporan keuangan perusahaan kuartal I 2019 paling lambat 26 Juli 2019.

Tak hanya itu, BEI juga meminta Garuda Indonesia segera melakukan paparan publik atau public expose insidentil. Dengan demikian, investor bisa mendengar penjelasan langsung dari manajemen terkait sanksi dan denda yang diberikan oleh BEI dan OJK.

Kemenkeu dan OJK

Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai belum mengungkap ada atau tidak unsur kesengajaan dalam pelanggaran audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Meski demikian, laporan keuangan tersebut sudah dinyatakan melanggar ketentuan dan standar penyusunan. Atas pelanggaran itu, perseroan, direksi, komisaris, auditor, hingga kantor akuntan publik pun mendapat sanksi dari regulator.

IMG_20190701_110637~2

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan pemerintah hanya melihat ada pelanggaran standar penyusunan dari laporan keuangan. Namun, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sejatinya sudah melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prosedur.

Salah satunya dengan menggunakan tahapan audit yang dilakukan oleh auditor independen dari kantor akuntan publik. “Saya kira itu proses penyusunan laporan keuangan yang sudah dilakukan, tetapi dalam kasus ini ada pelanggaran standar,” ujarnya di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Kemenkeu juga tidak bisa membuktikan unsur kesengajaan dan kelalaian dari auditor internal. Sebab, pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini hanya dilakukan melalui pemanggilan manajemen, auditor, dan kantor akuntan publik yang terlibat.

“Kami hanya membina profesi, yaitu akuntan publik dan kantor akuntan publik,” jelas Hadiyanto.

Begitu pula dengan wasit lembaga keuangan. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi mengaku belum bisa memastikan unsur kesengajaan dari internal perseroan terhadap kesalahan penyusunan laporan keuangan tersebut.

“Kami tidak tahu ada unsur kesengajaan atau tidak, fokus kami yang disampaikan hanya tidak sesuai dengan aturan OJK. Oleh karena itu kami denda sesuai dengan kewenangan yang ada,” terang dia.

Sebelumnya, OJK telah memberikan sanksi administrasi kepada Garuda Indonesia agar segera memperbaiki laporan keuangan dan mengumumkannya kembali ke publik. “Kemudian melakukan public expose, paling lambat 14 hari setelah ditetapkan oleh OJK,” tuturnya.

Selain itu, perusahaan pelat merah itu juga didenda sebesar Rp100 juta atas kesalahan tersebut. Tak ketinggalan, OJK juga memberi denda Rp100 juta kepada masing-masing direksi yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Lalu, OJK juga menambah denda kolektif bagi direksi dan komisaris yang menandatangani laporan keuangan tersebut.

Garuda mematuhi

Manajemen Garuda Indonesia kemarin mengelar konferensi pers merespons hasil audit pemeriksaan laporan keuangan perseroan tahun 2018 yang disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), OJK, dan BEI.

Manajemen menegaskan akan menjalankan keputusan dari Kemenkeu dan OJK.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti dan menjalankan keputusan regulator sebaik baiknya,” kata I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, Direktur Utama Garuda Indonesia dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Pria yang akrab disapa Ari Askhara itu didampingi oleh para direksi dan komisaris Garuda lainnya, termasuk Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo.

Ia juga mengatakan terus berkomunikasi dengan regulator sehingga setiap tindakan sesuai dengan keputusan regulator. Pihak manajemen juga akan berjanji menuntaskan segala keputusan Kemenkeu dan OJK dalam 14 hari, termasuk soal sanksi denda dan perbaikan laporan keuangan atau penyajian kembali (restatement).

loading...