Angkasa Pura 2

Target Kelar Tahun 2019, Progres Pembangunan Pelabuhan Kijing Baru 14%

DermagaSenin, 8 Juli 2019
progres-kijing-14persen

MEMPAWAH (BeritaTrans.com) -Pembangunan pelabuhan internasional Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit merupakan satu diantara megaproyek yang terus berjalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dengan harapan mampu mendongkrak taraf ekonomi masyarakat lokal.

Namun dalam proses pembangunan pelabuhan internasional yang masuk dalam proyek strategis nasional, yang ditargetkan rampung di akhir 2019, itu banyak menemui konflik sosial terkait ganti rugi dan pembebasan di darat maupun di laut.

Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Mempawah, Suharjo Lie mengatakan jika tidak ada gejolak sosial yang terjadi belakangan ini, seharusnya di akhir tahun 2019 salah satu dermaga di pelabuhan internasional kijing dapat terselesaikan.

Karena ada gejolak sosial, mungkin akan sedikit molor pembangunan pelabuhan kita, secara keseluruhan pembangunan sudah tidak ada masalah,” ujarnya, Jumat (5/7/2019).

Suharjo menjelaskan, bahwa pembangunan pelabuhan internasional Kijing saat ini sudah masuk minggu ke-47 dengan persentase progres 14 persen.

“Kenapa sudah minggu ke 47 baru 14 persen, karena yang namanya pembangunan fisik, persentasenya akan sangat besar pada minggu-minggu kedepan,” ujarnya.

Dia berharap, mudah-mudahan proses pembangunan tetap sesuai dengan target, yakni selesainya beberapa dermaga sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati dengan PT Wika.

“Semula memang kita harapkan di akhir tahun 2019 ini ada dermaga yang bisa terselesaikan, karena kita melihat beberapa waktu yang lalu ada gejolak sosial yang tidak dapat dihindari,” ujarnya.

Sehingga kata dia, itulah yang membuat estimasi target pembangunan tidak tepat waktu, dikarenakan ada hal-hal yang diluar dari teknis.

Suharjo mengatakan saat ini sudah tidak ada kendala yang berpotensi menghambat pembangunan pelabuhan internasional Kijing.

“Saya kira untuk saat ini semuanya sudah on the track sesuai jalurnya, masalah-masalah yang menjadi faktor penghambat baik itu di darat maupun di laut sudah dapat di selesaikan,” ujarnya

Dia menutuekan untuk masalah ganti rugi pembebasan lahan di darat sudah sesuai aturan, dan untuk ganti rugi nelayan togok dan kelong juga demikian.

“Ganti rugi di laut kepada nelayan togok dan kelong sudah sesuai dengan keputusan Gubernur Kalbar, yang ditangani oleh tim terpadu terkait persoalan-persoalan di laut juga sudah tuntas,” tuturnya.

Suharjo menyebutkan bahwa saat ini pengerjaan pelabuhan internasional Kijing sedang di genjot agar target pembangunan segera tercapai.

Berdasarkan peninjauan terakhir Dinas Perhubungan, kata Suharjo, dari segi fisik di pelabuhan internasional Kijing sedang melakukan pemancangan tiang beton.

“Hal itu menujukkan bertapa besarnya geliat untuk menjadikan dermaga pada tahun pertama ini, mudah-mudahan itu segera terselesaikan,” harap Suharjo Lie

Suharjo menjelaskan, pemancangan tiang beton disesuaikan dengan jarak trestle (pondasi utama dermaga_red) dari bibir pantai ke tengah laut yakni berjarak lebih kurang 3.5 kilometer.

Kemudian tambah dia, dermaganya sepanjang 1 kilometer, dan itu untuk tahap awal, dimana nantinya ada beberapa dermaga yang dibuat sesuai fungsinya.

“Ada dermaga cargo, ada dermaga multi purpose, ada dermaga curah yang dibagi dua yakni curah kering dan curah basah,” jelasnya.

Menurut Suharjo, dermaga kijing ini akan menjadi kebangkitan ekonomi Kalbar, khususnya ekonomi masyarakat Kabupaten Mempawah.

“Dengan adanya pelabuhan internasional kijing ini, nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja lokal,” ucapnya.

Boleh jadi sebut dia, potensi ekonomi kita di Kabupaten Mempawah dan Kalbar akan sangat terangkat, karena kompetisi-kompetisi daerah ditentukan juga dengan adanya infrastruktur pelabuhan, sehingga kita bisa bersaing dengan daerah lain.

“Apalagi nanti daerah kita akan masuk kapal besar, tentu biaya untuk satu nilai barang akan lebih murah, begitu juga saat mengekspor kita tidak lagi melalui pelabuhan lain,” tutupnya.

Biaya Rp14 triliun

Pembangunan Pelabuhan Kijing ini diperkirakan menghabiskan anggaran Rp14 triliun. Ia akan jadi pelabuhan paling modern di Kalimantan. Terminal ini akan dikembangkan dengan konsep digital port dilengkapi peralatan bongkar muat modern. Pelabuhan Kijing dirancang untuk memfasilitasi kegiatan bongkar muat kapal-kapal besar.

Pelabuhan ini akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalbar. Untuk pembangunan, Pelindo II telah menunjuk BUMN, PT Wijaya Karya (Wika) sebagai pelaksana. Wika akan membangun terminal dari sisi konstruksi dermaga laut, port management area, jembatan penghubung dan container yard dengan total dana investasi Rp2,7 triliun.

kijing-20190614_162113-768x373
Pelabuhan Internasional Kijing, dalam pengerjaan. Rencana, pelabuhan ini mulai beroperasi 2020. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

Komitmen Pelindo II dalam mengembangkan pelabuhan dan logistik di Kalbar ini tertuang dalam kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, meliputi pengembangan fasilitas kepelabuhan dan logistik. Kajian potensi di Kalbar, bersama-sama dan menyusun pengembangan bidang logistik di daerah ini.

Pelabuhan ini akan jadi hinterland, terutama bagi produk olahan mineral dan komoditas perkebunan, seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan karet. Pelindo juga sepakat dengan PT Aneka Tambang (Antam)– bersama Inalum dan investor asal Tiongkok–mendirikan pabrik smelter alumina di Mempawah.

Pelindo juga sudah sepakat dengan pabrik-pabrik pengolahan sawit di Kalbar, untuk mengapalkan hasil produksi lewat Kijing.

Dari sisi geografis, Pelabuhan Kijing, cukup strategis. Berdasarkan studi kelayakan, pelabuhan ini berada di Selat Karimata, yang jadi penghubung Sumatera dan Kalimantan. Posisi Kijing juga berdekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan Laut China Selatan. Wacananya, terbangun pusat smelter, aspal, distribusi CPO, dan transshipment bahan bakar.

Pemerintah menyebut, Pelabuhan Internasional Kijing mendesak, terutama untuk menurunkan biaya logistik di Kalbar. Sebelumnya, Kota Pontianak, mengandalkan Pelabuhan Dwikora. Seiring waktu, lahan tak lagi memadai untuk pengembangan dan hanya bisa masuk kapal relatif kecil ke pelabuhan.

Kapal besar tak bisa masuk ke Pelabuhan Pontianak, karena kedalaman Sungai Kapuas hanya 6-7 meter. Untuk Pantai Kijing, kedalaman sekitar 12-15 meter, hingga bisa masuk kapal besar.

Nelayan dan petani terdampak

Pelabuhan Internasional ini berlokasi di Pantai Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit. Sebuah pantai yang jadi obyek wisata di Kalbar. Letaknya mudah dijangkau, tak jauh dari jalan raya. Sekitar 200 hektar kawasan tepian Kijing ini akan jadi pelabuhan internasional. Dari luasan itu, dua desa terkena dampak pembebasan lahan, yakni, Desa Sungai Bundung Laut dan Desa Sungai Kunyit.

Letak dua desa ini sekitar 2,5 jam perjalanan pakai mobil dari Kota Pontianak, ibukota Kalbar. Proyek ini terdampak bagi sekitar 400 keluarga Desa Sungai Bundung Laut dan 100 keluarga Desa Sungai Kunyit. Mereka sudah ada yang mendapatkan ganti lahan, ada juga yang bertahan karena tak mau melepas lahan maupun tawaran penggantian dinilai belum sesuai.

Rumah-rumah dan kebun warga sebagian sudah dihancurkan. Tersisa beberapa rumah berdiri, terutama yang belum selesai proses pembebasan lahannya.

Edi, warga Desa Sungai Kunyit ini, bersama keluarganya, masih enggan melepas tanah dan rumah mereka. Dia bilang, tawaran harga dari Pelindo, terlalu rendah. Dia contohkan, satu toilet, Pelindo mau dihargai 500.000. “Buat beli gorong-gorong dua saja sudah lebih Rp500.000, belum, dinding semen, tak usah hitung biaya tukang dan lain-lain. Mana dapat Rp500.000,” katanya.

Saat ini, total lahan orangtuanya—berdiri rumah dia dan keluarga—sekitar 3.546 meter. Ada dua rumah. Rumah dan tanah Edi, ditawar Rp150 juta lebih. Dia tak mau. “Belum lama ini, ada yang nak nawar Rp300 juta, saya tak kasih.”

Sebenarnya, dia dan keluarga berat hati melepas lahan dan rumah mereka dengan posisi strategis seperti sekarang. Kalau mau lepas lahan dan dapat duit Pelindo, dia takut, uang ganti tak mencukupi buat beli lahan di lokasi bagus dan bangun rumah seperti sedia kala. Belum lagi, baru ada informasi proyek masuk ke Sungai Kunyit, harga lahan sudah naik.

Dia cerita, kala Pelindo dan pemerintah sosialisasi 2016 sampai 2017, mereka sebutkan pelapasan lahan akan ada ganti untung. Edi protes, penyebutan ganti untung karena tawaran yang dia terima jauh dari kata untung.

“Ganti untung darimane? Diuntungkan tu kalo bagi saye, name kan keuntungan, kalo rumah sekarang satu tingkat, lalu jadi dua tingkat. Itu untung. Itupun belum tentu, apakah hidup kite lebih baek lagi di tempat baru? Karena kondisi sekarang ni kan tanah, rumah, semue harge tetap melambung.”

Untuk itu, dia memilih tetap bertahan kalau tak ada kenaikan harga penawaran dari Pelindo. “Saye akan tetap bertahan, kalau tak ade kenaikan harge. Kalau saya terima pun mungkin saya akan dapat rumah lebih kecil dari ini,” katanya, seraya bilang bukan tak setuju pembangunan, tetapi tak mau kalau sampai kehidupan dia dan keluarga jadi lebih buruk dari sekarang.

kijing-20190614_144307-768x373
Nelayan sedang membuat jaring ikan. Setelah ada proyek pelabuhan, nelayan ini merasakan ruang tangkap mereka makin kecil, hasil melaut pun menyusut. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

Apalagi, hidup mereka sebagai nelayan selama ini terbilang cukup. Rumah berada di tepian jalan raya, bagian belakang rumah sudah laut lepas, tempat dia dan keluarga menangkap ikan. Ikan-ikan tangkapan, langsung bisa bawa ke pasar.

Perairan laut belakang rumah Edi, termasuk titik potensial perikanan di Menpawah. Di sana, ada banyak kelong dan togok. “Nelayan dari daerah lain saja datang ke sini buat tangkap ikan. Apalagi, di laut tu ada pulau, dekat karang, banyak ikan,” kata pria 43 tahun ini.

Edi melaut setiap hari, kecuali cuaca buruk. “Kalau hujan masih mungkin jalan. Kalau angin kencang, itu tak turun,” katanya.

Dia tangkap ikan juga tak perlu jauh-jauh ke tengah laut sudah menghasilkan lumayan per hari. Sebelum ada pembangunan pelabuhan, per hari rata-rata sekitar Rp200.000-an lebih. “Name kan kite malaut, tak tentulah, kalau kasang hitung rate-rate Rp200.00 lebeh. Langsung jual ke pasar,” katanya. Dia pakai kapal motor dengan panjang sekitar tujuh meter.

Hasil tangkapan ikan beragam. Dari laut, ikan-ikan lalu disortir para perempuan nelayan. “Yang kecil-kecil dibuat ikan asin,” kata Nina, perempuan nelayan.

Edi bilang, setelah pembangunan proyek berjalan mereka agak kesulitan tangkap ikan. Wilayah tangkap jadi menyempit karena laut yang biasa tangkap ikan buat pelabuhan. “Jaoh berbedanye, suletlah nangkap ikan. Kalau pindah ke jaoh, sedangkan orang jaoh jak lari ke sinik. Sinik sumbernye. Sinik ade pulaunye. Ikan ke karang-karang banyak.”

Belum lagi, lalu lintas kapal yang mengerjakan proyek hingga menyulitkan mereka tangkap ikan. “Terganggulah. Otomatis lahan kite udah jauh mengecil. Terganggu lalu lintas die (pengerjaan proyek-red). Kapal-kapal die. Itu dah sangat teganggu. Jembatan tu panjang, jarak besar. Kite (jaring) kan beranyut. Jadi kite sangat sempit.”

Kijing-20190614_152050-768x373
Rumah warga yang terkena pembangunan, sudah mulai dihancurkan. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

Nina membenarkan ucapan Edi. Dia bilang, tangkapan ikan tak sebanyak dulu. Kalau dulu, buat ikan asin, berkilo-kilogram. Sekarang, paling sekali turun, cuma satu dua kilogram untuk bikin ikan asin.

Ikan asin, katanya, selain dijual ke pasar, juga banyak pembeli langsung datang. “Sekarang sulit, ikan dapat sedikit,” katanya, sambil menunjuk ikan-ikan asin yang terjemur.

Haimi, Plt Kepala Desa Sungai Kunyit, membenarkan, pembangunan pelabuhan masih berhadapan dengan masalah, seperti pembebasan lahan, maupun ruang hidup nelayan. Dia tak membantah kalau pembangunan pelabuhan ini berdampak kepada nelayan dan petani maupun pekebun. “Yang kena imbasnye, nelayan same petani. Yang imbas cukup lumayan besar,” katanya.

Saat ini, pembangunan pelabuhan dampak peningkatan ekonomi belum terlihat. “Pelabuhan belum beroperasi, baru pembebasan lahan dan pembangunan konstruksi.”

Mulyadi, Kepala Desa Bundung Laut mengatakan, pembangunan pelabuhan internasional ini sebenarnya berdampak baik bagi warga. “Warga yang dulu rumah tidak permanen, sekarang jadi permanen,” katanya, saat ditemui 20 Juni 2019.

Ukuran alami dampak baik buat Mulyadi, warga bisa menunaikan ibadah haji atau umroh, menyekolahkan anak-anak hingga ke perguruan tinggi dan mendapatkan ganti yang memadai.

Hampir setengah warga Desa Sungai Bundung, tergusur proyek pembangunan. Sungai Bundung Laut sendiri terdiri dari 3.000-an orang, 733 keluarga. Terkena dampak proyek sekitar 400 keluarga, dengan satu Dusun Suka Tani habis dan Dusun Mayasarit, terkena dua rukun tetangga, RT03 dan RT04.

Rumah Mulyadi pun terkena pembangunan. Dia mendapat ganti lahan sekitar Rp500 juta. Uangnya untuk membangun rumah baru, sisanya menunaikan umroh bersama istri dan menyekolahkan anak ke perguruan tinggi serta beli lahan buat kebun. “Nanti, habis rumah saye ni, kena…” katanya, seraya bilang, dia juga beli lahan untuk berkebun jeruk tak jauh dari desanya.

Kijing-DEBUG_IMG_20190614_161122-768x499
Mulyadi, Kepala Desa Bundung Laut . Foto: Aseanty Pahlevi/ Mongabay Indonesia

Pekerjaan warga di desa ini, kata Mulyadi, mayoritas petani dan pekebun. “Petani padi. Pekebun kelapa, pisang, jeruk, sawo. Mayoritas pisang dan kelapa.”

Sebagian warga, dari hasil ganti lahan mereka kini menempati kawasan pemukiman baru. Sudah ada sekitar 300-an rumah mulai dibangun di tiga titik. Warga kolektif membeli lahan jauh dari pesisir pantai. Lahan satu keluarga seluas 10 x 35 meter. Selain rumah, warga masih bisa memanfaatkan lahan tersisa untuk tanam beberapa pohon buah.

Namun, katanya, sebagian warga menolak berada di lahan relokasi itu karena berbagai alasan, antara lain, akses jalan buruk, belum ada listrik dan air bersih.

Pemerintah desa, katanya, akan membantu pengerasan jalan ke relokasi lewat dana desa. Selain itu, Pelindo juga akan memberikan dana tanggung jawab sosial hampir Rp1 miliar untuk pengerasan jalan, air bersih dan lain-lain. “Saya bilang, berinya jangan sekarang. Warga lagi bangun rumah, nanti kalau pembangunan rumah hampir selesai, misal, 95%, tinggal pasang lantai, pengerasan jalan bisa mulai.”

Sungai Bundung Laut adalah wilayah yang paling luas terkena pembebasan lahan, dari 200-an hektar, 149 hektar dari desa ini.

Penggantian dari Pelindo, setidaknya ada tiga tipe, yakni, lahan, bangunan dan tanam tumbuh. Penggantian tanaman pun tergantung jenis, paling mahal pohon sawo sekitar Rp1,6 juta-Rp2 juta per batang. Kalau kelapa Rp900.000-Rp1 juta, begitu juga pohon asam, nangka maupun jeruk.

“Sawo mahal karena buah banyak, satu batang bisa 200-300 kg,” katanya.

Untuk tanaman pisang, pakai satu rebun (rumpun) Rp30.000. “Same ngan tebu. Kalau sawah ganti lahan,” katanya.

Mayoritas warga desa itu setuju dengan penggantian Pelindo. Hanya ada, dua keluarga tak setuju. “Mereka menempuh jalur hukum. Dua warga meminta ganti rugi di atas harga yang ditawarkan Pelindo. Nilai jual obyek pajak Rp10.000 per meter, mereka minta Rp1 juta per meter.” Lahan warga tetap lepas dengan uang titip di pengadilan, sesuai UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.

(ray/sumber: tribunnews.com dan mongabay.co.id).

loading...