Angkasa Pura 2

Kemenhub Optimalkan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik

DermagaKamis, 11 Juli 2019
IMG_20190629_070744

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya optimalkan Teknoligi Informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE 24 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik dan Perizinan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Selasa (9/7/2019).

Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan, saat ini seluruh pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Ditjen Hubla sudah dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan penerapan sistem teknologi informasi (TI) untuk mempercepat waktu pelayanan.

“Salah satunya dengan memanfaatkan Online Single Submission (OSS) berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” ungkap Agus di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Agus mengatakan, selain mengoptimalkan TI, guna meningkatkan pelayanan, pihaknya juga menginstruksikan jajarannya di untuk memberikan informasi secara transparan terkait dengan pelayanan publik dan perizinan yang diberikan.

“Persyaratan, pembiayaan dan waktu penyelesaian pelayanan publik harus diinformasikan kepada masyarakat secara transparan, misalnya informasi tersebut dipasang di tempat-tempat umum seperti ruang tunggu atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat,” ujarnya.

Kata dia, seluruh pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Ditjen Hubla tidak dikenakan biaya apapun, kecuali pungutan/biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku di Kemenhub.

Agus menyatakan, pihaknya memberikan larangan tegas bagi seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut yang bertugas memberikan pelayanan publik dan perizinan untuk menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

“Jika terbukti ada petugas yang menerima hadiah atau pemberian, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Agus.

Untuk itu, pihaknya juga mengimbau kepada para pengguna jasa, stakeholder dan juga masyarakat untuk turut mendukung upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi yang sedang dilaksanakan dengan cara tidak memberikan imbalan atau menawari sesuatu atas penyelesaian suatu pekerjaan yang terkait pelayanan publik dan perizinan.

“Saya juga telah memerintahkan kepada seluruh Kepala Kantor UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut untuk dapat memantau upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, KKN dan gratifikasi para pegawainya,” tutup Agus. (omy)

loading...