Angkasa Pura 2

Pak Tommy: Unit Kepatuhan Internal Dibentuk untuk Pengendalian dan Kontrol

itjen SDMRabu, 24 Juli 2019
FB_IMG_1563904877142

BANJARMASIN (BeritaTrans.com) – Penerapan Unit Kepatuhan Internal (UKI) di tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk pengendalian intern atau kontrol dalam setiap proses atau operasional yang dimiliki organisasi pada setiap lapisan/level Manajemen di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sosialisasinya masih terus perlu dilakukan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo (Tommy) mensosialisasikannya di KSOP Banjarmasin Kalimantan Selatan, Selasa (23/7/2019).

“Peranan UKI sebagai penambah nilai bukan beban, oleh karena itu UKI sebagai lini kedua dianggap berjalan optimal dan dapat memberikan nilai tambahan organisasi, tidak mengganggu proses bisnis,” tegas pejabat, yang akrab dipanggil dengan sebutan ‘Pak Tommy’ itu.

Tugas dan tanggung jawab UKI adalah:

1. Melaksanakan pemantauan keputusan terhadap kode etik dan disiplin pegawai.

2. Memantau pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani serta pembentukan jiwa korsa pegawai.

3. Memantau pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN).

4. Memantau upaya pencegahan dan pemberantasan pungli, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan unit kerja yang bersangkutan.

5. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam pelaksana tugas pemantauan.

6. Menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Inspektorat Jenderal setiap 3 bulan.

Sedangkan kemanfaatan UKI untuk seluruh unit kerja kata dia antara lain:

1. Membantu pimpinan unit kerja memantau implementasi SPIP.

2. Manajemen patuh terhadap aturan ekonomis, efisien dan efektif.

3. Mewujudkan tempat kerja yang layak, bersih dan sehat.

4. Mewujudkan hubungan yang kondusif pimpinan dengan staf dan antar pegawai.

5. Terpelihara aset BMN untuk kelancaran pelaksana tugas.

6. Secara cepat dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

“Pembentukan UKI berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 42 Tahun 2019,” tuturnya.

Amanah regulasi pembentukan UKI untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

“Marilah kita senantiasa membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa,” pesan Tommy. (omy)

loading...