Angkasa Pura 2

Dirjen Hubla Ajak Semua Pihak Wujudkan Laut Bersih Tanpa Sampah

DermagaSabtu, 3 Agustus 2019
IMG-20190803-WA0000

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R. Agus H. Purnomo mengajak untuk wujudkan laut bersih tanpa sampah.

Untuknya dia menginstruksikan setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut untuk menyusun strategi penanganan sampah khususnya sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut.

“Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk nyata komitmen Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam mendukung Rencana Aksi Nasional (RAN) terkait pengelolaan dan pengurangan sampah di laut sebesar 70% pada tahun 2025,” tegas Agus di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Pihaknya juga secara berkala melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi ke lokasi pengelolaan, dan penampungan sampah di pelabuhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah diatur bahwa setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal. Begitu juga dengan kewajiban setiap kapal untuk memenuhi persyaratan perlengkapan pencegahan pencemaran oleh sampah.

“Komit pengurangan sampah plastik di laut sampai dengan 70% pada tahun 2025 juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT Pemimpin G-20 di Hamburg Jerman pada 7 Juli 2017,” katanya.

Semua pihak agar mendukung kebijakan nasional menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka harus menjadi kewajiban bersama untuk memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai hilir yang bermuara ke laut.

Agus menyebutkan, pengelolaan sampah plastik di laut tak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi perhatian utama bagi dunia internasional yang dibahas secara serius pada forum International Maritime Organization (IMO).

“Dalam Sidang IMO Assembly ke-30 pada November 2017 lalu, IMO mengkritisi bahwa pencegahan pencemaran tidak hanya dari pelayaran Internasional tetapi juga dari semua pelayaran pada umumnya sehingga IMO harus mengembangkan mekanisme untuk penerapan aturan yang lebih baik,” imbuhnya. (omy)