Angkasa Pura 2

Budi Karya Puji Balitbanghub Satu-satunya Instansi Eselon I Kemenhub Ajukan WBK

Litbang SDMSelasa, 6 Agustus 2019
76201911264

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Budi Karya Sumadi memuji Badan Litbang sebagai satu-satunya unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang mengajukan sebagai instansi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan selanjutnya dapat didorong menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Apresiasi menteri disampaikan dalam sambutan tertulis, yang dibacakan Sekjen Kemenhub Djoko Sasono, dalam perhelatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbanghub) menggelar Forum Komunikasi Kelitbangan Kementerian/Lembaga (FKK 2019), Selasa (6/8/2019).

Dalam kegiatan tajuk Penguatan Litbang Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Kawasan Bebas dari Korupsi (WBK) tersebut, Budi Karya mengutarakan: “aya meyakini bahwa Badan Litbang berkomitmen untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta menciptakan pelayanan publik yang prima sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi tahun 2020-2024″.

Menteri juga mengapresiasi Balitbanghub menggelar Forum Komunikasi Kelitbangan, yang merupakan salah satu media yang sangat baik bagi Badan Penelitian dan Pengembangan di K/L untuk dapat saling mendukung dan bertukar pikiran guna meningkatkan sinergitas dalam mewujudkan pemerintahan Good Governance dan Clean Government melalui adanya pembangunan wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dia menuturkan lembaga Litbang merupakan lembaga yang strategis dalam pemerintahan di Negara ini karena berperan sebagai pemberi rekomendasi kebijakan dalam dukungan pengambilan keputusan.

Badan Litbang Perhubungan sebagai bagian internal dari Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi, dia mengutarakabdan mempunyai peranan penting guna menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan dalam upaya terwujudnya pelayanan jasa transportasi serta mampu merespon dinamika perkembangan dunia yang semakin cepat; mulai dari Megatren Dunia 2045 hingga revolusi industri.

“Berdasarkan tuntutan tersebut maka Badan Litbang Perhubungan harus berada satu atau dua langkah di depan dari subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan,” tegas mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II iru.

Dia mengemukakan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga di Indonesia untuk bergerak lincah dan cepat sebagai bukti reformasi birokrasi, terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan stakeholders terkait.

“Beliau menekankan untuk memangkas pelayanan yang berbelit-belit, menghambat investasi, apalagi yang ada punglinya! Saya sebagai Menteri Perhubungan menegaskan kepada seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan, bahwa tidak ada tolerir bagi perbuatan pungli dan korupsi,” cetusnya.

Budi Karya menegaskan tidak hanya di direktorat teknis, namun Lembaga Litbang yang juga memberikan pelayanan langsung kepada stakeholders serta sebagai konsultan internal Kementerian Perhubungan harus menjadi contoh dan membuktikan penegakan reformasi birokrasi.

Dalam membangun zona integrasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dia mengintruksikan kepada Kepala Badan Litbang Perhubungan serta seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk dapat mengambil lima strategi.

Pertama,bangun komitmen di seluruh layer organisasi dari mulai pimpinan dan semua karyawan, tularkan semangat dan visi yang sama untuk membangun reformasi birokrasi.

Kedua,sediakan fasilitas yang lebih baik dan kobarkan semangat hospitallity untuk kepuasan stakeholders.

Ketiga, buat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut;

Keempat, lakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya;

Kelima, tetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.

(awe).

loading...