Angkasa Pura 2

Kepala Balitbanghub: Zero Tolerance terhadap KKN

Litbang SDMSelasa, 6 Agustus 2019
762019143946

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, menegaskan lembaga yang dipimpinnya selalu menerapkan zero tolerance terhadap segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tugas, termasuk pemberian layanan kepada pemangku kepentingan.

Sugihardjo menegaskan itu dalam gelaran Forum Komunikasi Kelitbangan bertema “Penguatan Litbang Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK),” yang dibesut Balitbanghub.

Komitmen itu, dia menegaskan diwujudkan dalam upaya Badan Litbang untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta mewujudkan sinergitas penelitian dan pengembangan dalam mendukung kualitas berbagai prioritas riset nasional melalui inovasi dan kolaborasi penelitian antar lembaga kelitbangan dan pemangku kepentingan.

Dalam forum kelitbangan kali ini, dia menuturkan sengaja Badan Litbang Perhubungan mengambil tema yang menjadi isu menarik yaitu mengenai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mengingat dalam roadmap pembangunan ASN, good and clean governance menjadi highlight dalam penegakan reformasi birokrasi, tidak terkecuali dalam Badan Litbang yang notabene menjadi baris terdepan dalam pemberian rekomendasi kebijakan suatu Kementerian/Lembaga.

Dalam perwujudan good governance, perbaikan layanan dan kolaborasi menjadi hal yang utama. Keterbatasan sumber daya bukanlah menjadi halangan dalam mencapai sasaran strategis. Untuk itu, sinergitas antar Badan Litbang serta stakeholders lainnya dalam memberikan pelayanan prima sangat diperlukan guna tercapainya tujuan negara.

Dia mengharapkan masukan dari seluruh narasumber, pembahas, dan para hadirin sekalian guna mendapatkan informasi yang komprehensif guna memformulasikan langkah-langkah Badan Litbang untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Hasil dari pembahasan hari ini dapat menjadi referensi bagi Badan Litbang Kementerian/Lembaga lain yang akan atau sedang dalam proses pengajuan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” tutur mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan itu. (awe).

loading...