Angkasa Pura 2

Para Juragan Kapal Senang AIS Diberlakukan

Dermaga FigurSenin, 12 Agustus 2019
20190812_150009

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Para juragan kapal, yang tergabung di Indonesian National Shipowners Association (INSA), menyatakan mendukung penuh Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS), yang berlaku mulai 20 Agustus 2019

Kewajiban AIS sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019, Ketua Umum DPP INSA Johnson W Sutjipto menyatakan wajib didukung karena sejatinya ubtuk keselamatan pelayaran.

“Itu salah satu jalan menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, menjaga armada kita sendiri, jadi ya wajib didukung,” cetusnya kepada BeritaTrans.com dan Aksi.id, Senin (12/8/2019).

Dia menegaskan AIS adalah teknologi yang bisa membantu untuk keamanan dan keselamatan pelayaran. Karena lewat teknologi ini, kapal-kapal bisa termonitor dengan baik. Bahkan bukan hanya aparat saja yang memonitor, tapi kapal atau pengguna lainnya (non pemerintah) juga bisa memonitor.

“Jadi itu kan suatu keniscayaan, sama seperti kita menggunakan smartphone. Jadi AIS itu sangat berguna untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan kapal kami,” ungkapnya.

Dia mengibaratkan orang tua dengan anak, di mana kondisi anak dapat terpantau real time, maka bagi orang tua akan menjadi suatu kepuasan.

“Jadi enggak senangnya di mana? Seharusnya senang dong, maksud saya sesuatu yang baik dan benar harusnya didukung. Kalau ada riak-riak atau yang tidak suka pasti ada. Kalau orang tua ingin anaknya terkontrol, tapi kalau anak merasa tidak senang kalau diawasi terus,” seloroh dia.

Terkait ketersediaan alat, Johnson percaya penyedia sudah menyediakan. Dari sisi pengusaha juga sudah jeli dalam memilih alat (AIS) yang mau dibelinya. Hal tersebut tidak perlu pihak otoritas dalam hal ini Kemenhub mengatur hingga masalah merk atau produk buatan negara mana.

“Nanti kalau Kemenhub ngatur-ngatur dibilang ikut pedagang lagi. Jadi ini karena fakto ketidaksukaan dari segelintir saja,” pungkasnya.

Dia juga menuturkan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan merupakan kepanjangan tangan dari International Maritime Organization (IMO).

“Indonesia adalah anggota IMO dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mewajibkan AIS bagi kapal-kapal di atas 35 GT. Bagi kami INSA, itu merupakan kewenangan pemerintah,” ucap Johnson.

Sejak dikeluarkannya peraturan ini pada Februari 2019, ada tenggang waktu selama 6 bulan untuk para pengguna pelayaran/pemilik kapal mempersiapkan AIS sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut. Bagi Johnson, kurun waktu tersebut dinilai cukup bagi para pemilik kapal.

Kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (Solas) yang berlayar di perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS Kelas A.

Kemudian, AIS Kelas B wajib dipasang dan diaktifkan oleh kapal penumpang dan kapal barang berbendera Indonesia nonkonvensi (NCVS) berukuran minimal 35 GT yang berlayar di perairan Indonesia, kapal yang berlayar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain di bidang kepabeanan, serta kapal penangkap ikan berukuran paling rendah 60 GT.

(awe).

loading...