Angkasa Pura 2

Korupsi Pengadaan Kapal di Bea Cukai dan KKP

Selain Bos Daya Radar Utama, KPK Periksa Petinggi 4 Perusahaan Swasta

Dermaga KPKSenin, 12 Agustus 2019
kpk

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Tim penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (12/8/2019) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang petinggi perusahaan swasta dalam kasus korupsi pengadaan kapal di Dirjen Bea Cukai dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Keempat orang tersebut terdiri dari Dirut PT Multi Prima, Soniono; General Manager PT Multi Prima, M Erwin Setiawan; Direktur PT Samudra Jasa Utama Indonesia, Martono Herman Prasetyo; dan Dirut PT Putindo Trada Wisesa, Kennardi Gunawan.

“Para saksi akan diminta keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap tersangka IPR (Istadi Prahastanto, Pejabat Pembuat Komitmen),” ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (12/8/2019).

Selain keempat petinggi perusahaan swasta, penyidik juga memeriksa sejumlah pihak lain dalam kasus ini. Para pihak yang ikut diperiksa KPK tersebut antara lain: Manager Purchasing PT Daya Radar Utama (DRU), Soejono Tjakrakusuma; dan Karyawan PT DRU, Yudo Haryono.

“Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IPR,” terang Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Istadi Prahastanto (IPR), Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto (HSU), dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan (AMG).

Ketiganya diduga terlibat korupsi dalam proyek pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai pada tahun anggaran 2013 hingga 2015. Dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp117 milyar.

Atas perbuatannya, tiga tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, pada dugaan korupsi pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk SKlPI pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP pada tahun anggaran 2012 hingga 2016 ditetapkan dua tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Aris Rustandi (ARS) dan Direktur Utama PT DRU Amir Gunawan (AMG). Dalam kasus ini, KPK menduga tekah terjadi kerugian keuangan negara senilai Rp61,5 milyar.

Atas perbuatannya, Aris dan Amir disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.[]

loading...