Angkasa Pura 2

Kemenhub Ajak Pemangku Kepentingan Bersama-sama Tingkatkan Pengawasan Pelayaran

DermagaRabu, 14 Agustus 2019
IMG-20190814-WA0039

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pengawasan pelayaran tak hanya perlu dilakukan oleh regulator tetapi juga oleh para pemangku kepentingan demi keselamatan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R. Agus H. Purnomo mengajak seluruh perusahaan pelayaran, instansi serta stakeholder yang berada di wilayah kerja semua pelabuhan di Indonesia dapat turut berpartisipasi mengoptimalkan sistem pemantauan untuk pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah Indonesia.

Agus mennyatakan, dengan ditandatanganinya Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, maka seluruh kapal yang kategorinya masuk dalam Peraturan tersebut dan berlayar di Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS serta memberikan informasi data dinamis dan data statis yang benar.

“Pengawasan terhadap kapal-kapal tersebut akan dilaksanakan secara langsung (terestrial) maupun satellite oleh Ditjen Hubla melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Stasiun Vessel Traffic Services (VTS) guna peningkatan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim,” ujar Agus.

Agus menekankan, bahwa pemberlakuan AIS ini dilaksanakan setelah melalui beberapa kajian mendalam dan sesuai dengan aturan Internasional yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) dan Safety Of Life at Sea (SOLAS).

“Esensi dari pemberlakuan AIS ini adalah security dan safety. Dengan AIS ini proses identifikasi kapal apabila terjadi kecelakaan menjadi lebih mudah, sehingga tentunya dapat mempercepat proses SAR. Selain itu, mudah pula untuk mengidentifikasi kapal-kapal yang hendak melakukan penyelundupan barang berbahaya seperti narkoba,” kata dia. (omy)

loading...