Angkasa Pura 2

KKP Keberatan, Pemberlakuan AIS Kapal di Bawah 300 GT Akhirnya Ditunda

Dermaga Kelautan & PerikananKamis, 15 Agustus 2019
images (43)

JAKARTA (BeritaTrana.com) – Pemerintah menunda penerapan kewajiban sistem identifikasi otomatis hingga 6 bulan mendatang bagi kapal berukuran di bawah 300 gross tonnage (GT) menyusul keberatan pelayaran rakyat dan pemilik kapal ikan.

Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Basar Antonius mengatakan draf penundaan pemberlakuan sanksi sedang disiapkan. Dengan kebijakan itu, kapal nonkonvensi berukuran paling rendah 35 gross tonnage (GT) dan kapal penangkap ikan mulai dari 60 GT yang belum memasang dan mengaktifkan AIS kelas B masih leluasa berlayar hingga 19 Februari 2020.

Namun, bagi kapal yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (Solas), penegakan hukum tetap dilakukan mulai 20 Agustus sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No PM 7/2019.

shipmates-lrit_config-768x516

“Pemerintah sangat mengakomodir [masukan dari pemangku kepentingan], permisif, dan kooperatif,” katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Basar mengatakan bahwa permintaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang meminta penangguhan karena kurang sosialisasi turut menjadi pertimbangan Kemenhub. Demikian pula keberatan Pelra karena keterbatasan modal.

Dalam 6 bulan ke depan, lanjut dia, pelayaran rakyat diminta berkoordinasi dengan perbankan untuk mendapatkan pinjaman lunak pengadaan AIS kelas B. Dengan harga berkisar Rp10 juta per unit, menurut dia, AIS kelas B cukup terjangkau jika dibeli secara kredit dan dicicil dalam 6 bulan.

Mengenai ketersediaan perangkat, Kemenhub sudah berkoordinasi dengan delapan vendor AIS kelas B yang terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Basar mengatakan, vendor-vendor itu menyatakan siap menyuplai alat. “Vendor sudah kami panggil berkaitan dengan kesiapan enam bulan ke depan,” katanya seperti dikutip bisnis.com.

Pemerintah, lanjut dia, juga akan menyalurkan 100 unit AIS kelas B kepada kapal-kapal Pelra dan penangkap ikan di bawah 300 GT, sebagai bagian program BLU Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo mengatakan KKP pada dasarnya setuju dengan mandatori pemasangan dan pengaktifan AIS, tetapi perlu tambahan waktu untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan.

“Kementerian Perhubungan sudah bertemu dengan KKP. KKP menyatakan harga AIS Kelas B tidak berat [bagi pemilik kapal 60 GT ke atas],” katanya.

Sesuai PM 7, jika kapal yang berlayar di perairan Indonesia tidak memasang dan mengaktifkan AIS, maka syahbandar akan menangguhkan penerbitan surat persetujuan berlayar.

Adapun jika nakhoda terbukti tidak mengaktifkan AIS, sertifikat pengukuhan (certificate of endorsement/COE) akan dicabut. Belakangan, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Sudiono menyatakan sanksi bagi nakhoda bukanlah pencabutan, melainkan penangguhan COE.

Mulai 20 Agustus 2019

Sebelumnya BeritaTrans.com merilis
penerapan wajib Sistem AIS diberlakukan mulai 20 Agustus 2019.

Untuknya Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Kenavigasian Basar Antonius menyatakan dalam Sosialisasi Implementasi PM No.7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan AIS di Bogor, Kamis (1/8/2019).

“Pemerintah menaruh perhatian terhadap upaya peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran yang salah satunya dilakukan dengan memberlakukan kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS di kapal-kapal yang berlayar di Perairan Indonesia baik kapal Nasional maupun kapal Asing,” ujar Basar.

AIS juga memberikan dukungan terhadap implementasi penetapan Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok mengingat perhatian utama kapal-kapal asing yang melintas adalah terkait pengaturan penggunaan dan pengaktifan terhadap kapal non SOLAS.

“Dengan mengaktifkan AIS juga mempermudah pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang ilegal seperti penyeludupan, narkoba maupun ilegal fishing,” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan mengaktifkan AIS tentunya dapat mempermudah kegiatan SAR dan investigasi jika terjadi kecelakaan kapal mengingat data kapal telah terekam.

“AIS juga mempermudah monitoring pergerakan kapal-kapal di alur pelabuhan serta alur-alur lainnya seperti di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” kata Basar.

IMG-20190801-WA0020

Selain di Indonesia, kata dia, beberapa negara lain juga sudah mewajibkan kapal yang masuk ke perairannya untuk mengaktifkan AIS.

“AIS berbeda dengan VMS (Vessel Monitoring System) karena AIS menggunakan frekuensi sangat tinggi dan dapat menyampaikan laporan secara real time serta dalam pengoperasiannya tidak dikenakan pembayaran bulanan karena menggunakan Radio Very High Frequency (VHF) 156 Mhz – 162 Mhz,” imbuhnya.

Dalam pengoperasiannya, AIS dapat langsung terdeteksi oleh stasiun Vessel Traffic Service (VTS) terdekat sedangkan VMS tidak terdeteksi oleh stasiun VTS terdekat karena peralatan VMS tidak menggunakan gelombang radio Very High Frequency (VHF).

Basar menjelaskan bahwa sebelumnya, Pemerintah telah meminta masukan dan tanggapan dari stakeholder pelayaran juga masyarakat maritim sehingga substansi dari PM No. 7 tahun 2019 ini tentunya telah mengakomodir dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan dan pada akhirnya diundangkan tanggal 20 Februari 2019.

“Jadi, Pemerintah tidak serta merta membuat suatu aturan dengan tidak melibatkan stakeholder juga masyarakat maritim,” tegas Basar.

Terlepas dari adanya kekurangan yang terjadi pada saat pemberlakuan dan implementasi PM Nomor 7 tahun 2019 tersebut, Basar mengatakan bahwa Pemerintah tentunya tidak menutup mata dan semua masukan dalam pelaksanaannya akan menjadi langkah korektif untuk kedepannya sehingga PM No. 7 tahun 2019 akan menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya.

“Kami berharap agar stakeholder pelayaran dan masyarakat maritim dapat mendukung salah satu upaya Pemerintah untuk peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran dengan pemberlakuan PM Nomor 7 tahun 2019 tentang kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS yang diberlakukan mulai 20 Agustus 2019,” pungkas Basar. (omy)

loading...