Angkasa Pura 2

800.000 PNS Termasuk dari Kementerian akan Pindah ke Ibu Kota Baru di Kalimantan

SDMRabu, 21 Agustus 2019
711424_720

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin memperkirakan 800 ribu aparatur sipil negara (ASN) akan pindah, jika ibu kota negara digeser ke Kalimantan. Angka itu sudah mencakup seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).

“ASN pusat sudah ada datanya, tinggal ibu kotanya saja di mana. Tinggal pindah,” katanya Rabu (21/8/2019).

Ia memastikan tidak akan ada ASN yang menolak perintah negara jika memang mereka harus pindah kerja ke ibu kota baru. Namun, ia tak menjawab secara lugas apakah ASN yang enggan pindah nantinya akan dikenakan sanksi.

“Tidak ada yang menolak, mau semua. Siapa bilang ada yang menolak? tidak ada. Orang saya sebagai menteri saja mau,” ucapnya.

1024x1610_460c9360b2251a604234d86eaa2bd1e3b8235ef3

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan jumlah ASN yang dipindahkan ke ibu kota baru kemungkinan hanya sekitar 600 ribu orang. Sementara, sisanya tetap bertugas di DKI Jakarta.

“Yang dipindah adalah yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan publik. Yang berhubungan dengan pelayanan publik tidak bisa pindah,” terang dia.

Menurutnya, jumlah ASN yang bertugas di pemerintah pusat sebanyak 30 persen dari total 4,3 juta orang. Ini artinya, total ASN di DKI Jakarta sekarang berjumlah sekitar 1,29 juta orang.

Presiden Jokowi ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Untuk itu, ia mengajukan izin ke DPR, MPR dan masyarakat pada Pidato Tahunan Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke-74 pekan lalu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan pihaknya siap mengucurkan dana sekitar belasan miliar untuk membiayai rencana induk atau master plan pemindahan ibu kota.

“Kami sudah antisipasi dana di Bappenas. Sifatnya lebih ke persiapan,” pungkasnya.

Emil Salim pertanyakan urgensinya

Sebelumnya mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Emil Salim mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota negara yang saat ini direncanakan Pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, pemindahan ibu kota membutuhkan dana RP466 triliun.

Dana itu menurutnya tidak sedikit. Hal tersebut diungkapkan Emil melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, @emilsalim2010. Dalam cuitannya, ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar bisa menggalang diskusi publik agar semua pihak bisa melihat urgensi pemindahan ibu kota.

Selain itu, Emil yang juga pernah menjadi menteri di berbagai sektor pada era Presiden Indonesia kedua Soeharto turut menyoroti peralihan fungsi dari sejumlah gedung kantor pemerintahan yang sudah terlanjur dibangun di DKI Jakarta. Maklum saja, ketika pindah nanti berarti gedung-gedung kantor itu akan dikosongkan dan pemerintah membangun lagi di lokasi ibu kota baru.

“Presiden Jokowi minta izin DPR pindah ibu kota negara. Sebaiknya DPR buka kesempatan bagi publik umum mempersoalkan: apa urgensi pindah ibu kota dengan biaya Rp466 triliun? Bagaimana nasib gedung-gedung DPR, Mahkamah Agung, Gedung Pancasila, Bank Indonesia, dan lain-lain?” tulisnya pada Minggu (17/8).

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga pernah menilai bahwa wacana pemindahan ibu kota merupakan kebijakan yang ‘mubazir’ alias suatu yang sia-sia. Apalagi, dengan alasan ingin meratakan pembangunan dan perekonomian.

Sebab, tujuan itu sejatinya bisa dilakukan dengan mengalirkan uang untuk pembangunan ibu kota baru ke seluruh daerah dan laksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Kalau bicara urgensi dan prioritas, tidak ada alasan yang masuk. Lebih baik uangnya alirkan ke daerah, sehingga pembangunan serentak dan merata,” ucapnya.

Menurut Nirwono, pemindahan ibu kota tidak perlu dilakukan karena tidak didasari oleh alasan penting. Ia juga menilai alasan pemindahan dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban Jakarta dan meratakan pembangunan tak ‘rasional’.

Bila ingin melakukan pemerataan, katanya, lebih baik pemerintah membentuk pusat bisnis baru di kabupaten dan kota lain. Misalnya, Surabaya merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur, namun pemerintah bisa membidik daerah baru untuk menjadi pusat bisnis di provinsi tersebut, seperti Malang.

Selain itu, pemindahan ibu kota membutuhkan biaya yang tak sedikit. Menurutnya, ketimbang menghabiskan anggaran besar untuk membuat ibu kota baru, lebih baik pemerintah menyalurkannya ke daerah untuk memacu perekonomian daerah.

Ia juga khawatir calon ibu kota baru di Indonesia akan senasib dengan Canberra, ibu kota baru Australia dan Putrajaya, pusat administrasi Malaysia. Sebab, pemindahan yang dilakukan kedua negara tetangga tidak serta merta membuat Canberra dan Putrajaya benar-benar diminati oleh masyarakatnya.

“Begitu akhir pekan ibarat ‘kota mati’ karena orang-orang yang kerja di sana, kembali ke daerahnya. Jadi tidak ada denyut kehidupan, hanya untuk pemerintahan saja,” katanya.

Kendati begitu, sebelumnya Jokowi pernah memastikan bahwa pemindahan ibu kota tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meski membutuhkan biaya yang besar. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan dana.

“Saya sampaikan kepada menteri keuangan, bahwa kita berharap tidak membebani APBN. Tapi anggaran kita siapkan untuk menjalani,” ujarnya.

(via/sumber: cnnindonesia.com/foto: tempo.co).

loading...