Angkasa Pura 2

Ditjen Hubdat Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pelatihan Kehumasan

Koridor SDMKamis, 22 Agustus 2019
IMG-20190821-WA0047

IMG-20190821-WA0048

BADUNG (BeritaTrans.com) – Pentingnya memahami Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta menangani permasalahan permohonan informasi baik bagi pemohon dan termohon menjadi topik bahasan menarik.

Bahasan itu diangkat dalam Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik di Era Milenial” yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Badung, Bali, Rabu (21/8/2019).

Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Endy Irawan mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyatakan, dalam era keterbukaan masa kini, menurut Undang-Undang (UU) KIP no. 14 tahun 2008, Kementerian Perhubungan termasuk dalam badan publik.

“Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik dan memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk memberikan saran dan kritik serta mengawal pemenuhan kewajiban Kemenhub sebagai badan publik dalam melaksanakan penyelenggaraan good governance,” jelasnya.

Tenaga ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirta Sari yang hadir sebagai narasumber dalam hari pertama acara ini menjelaskan tentang pentingnya memahami KIP.

“Setiap warga Negara Indonesia dapat mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam suatu badan publik di daerahnya masing-masing,” kata dia.

Sebagai pemohon, masyarakat harus melengkapi persyaratan yang dapat dibedakan dari masing-masing kategori, yaitu sebagai berikut: individu, harus mempunyai KTP untuk melakukan permohonan. Kemudian untuk kelompok harus melampirkan surat kuasa, fotokopi KTP dari orang yg dikuasakan sesuai jumlah anggota kelompok.

Terakhir adalah badan hukum (LSM) yang wajib melampirkan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan. Untuk bisa malakukan permohonan informasinya, maka persyaratan harus dilengkapi.

Tya menjabarkan ada beberapa jenis informasi publik yakni berkala, artinya wajib diumumkan serta wajib diunggah minimal 6 bulan sekali dan diumumkan di dua media yaitu papan informasi dan situs badan publik.

Kedua adalah serta merta yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Terakhir adalah informasi setiap saat. Sifatnya pasif, dan diberikan hanya jika ada yang meminta sehingga sangat terkait dengan pihak ketiga.

“Dan yang terakhir ada informasi dikecualikan yaitu yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi dan di luar ketiga jenis informasi yang bersifat terbuka,” lanjut Tya.

Sebagai termohon, kewajiban yang harus dipenuhi badan publik dalam pelayanan informasi adalah membuat laporan layanan informasi, menyiapkan meja layanan informasi agar pemohon mudah untuk mengajukan permohonan, menunjuk PPID, menetapkan SOP layanan informasi agar surat dapat sampai ke tempat tujuan dan tidak sembarang melakukan disposisi, serta menetapkan standar biaya agar pemohon yang menanggung setiap biaya yang timbul dari permohonan.

“Daftar informasi yang dikecualikan dapat langsung dibuat uji konsekuensi. Jika ragu, maka buatlah tabel analisis yang berisi daftar konsekuensi negatif yang dapat berupa kekhawatiran tentang pemberian suatu informasi. Kemudian cari daftar hukumnya, yaitu dari UU No. 14 tahun 2008 pasal 17. Kekhawatiran yang berkenaan dengan pasal 17 dapat langsung diusulkan menjadi informasi yang dikecualikan. Perlu dibuat uji konsekuensi karena banyak pemohon yang tidak sungguh-sungguh atau disebut juga _Vexatious requests_ (VR),” ujar Tya.

Dalam rangkaian kegiatan ini juga digelar beragam pelatihan singkat kehumasan seperti pelatihan menulis siaran pers, pelatihan fotografi, serta pelatihan kegiatan kehumasan dan media sosial. (omy)