Angkasa Pura 2

Belum Ada Izin KAI, Perbaikan Jalan Rel Kereta Terbengkalai

EmplasemenSabtu, 24 Agustus 2019
jalan-rel-kereta-api-yang-telah-dilalukan-pelebaran

LANGSA (BeritaTrans.com) – Perbaikan jalan elak (jalan rel kereta api) pusat Kota Langsa sudah bertahun-tahun lamanya terbengkalai, pasalnya izin pemakaian asset tanah belum diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Jalan elak pusat kota di bekas rel kereta yang sebelumnya telah dilakukan pelebaran dan perkerasan oleh pemerintah setempat.

Hingga kini belum bisa dilakukan pengaspalan.

Pasalnya, sampai sekarang izin pemakaian asset milik PTI KAI untuk kepentingan umum jalan daerah setempat ini tidak dikeluarkan atau diberikan oleh pihak PT KAI kepada pemerintah setempat. .

Sedangkan cukup banyak aset-aset tanah dimiliki PT KAI lainnya yang ada di daerah ini, dibolehkan digunakan pengembang dengan cara disewakan okeh pihak twrkait PT KaI untuk dibangun rumah toko (ruko) yang mencapai puluhan miliar.

Dari hasil sewa tanah tersebut tentunya PT KAI akan menghasilkan rupiah yang mencapai puluhan miliar hingga ratusan miliar, dengan sistem sewa tanah PT KAI kepada pengembang per 25 tahun.

Namun sangat disayangkan, aset tanah PT KAI yang hendak digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan fasililas umum jalan tersebut tidak diberikan sampai sekarang.

Padahal pembangunan jalan ini sangat mendesak dibutuhkan, katena berfungsi untuk mengurai kemacetan jalan A Yani khususnya kawasan di pusat Kota yang selama ini semakin padat kendaraan.

Akibatnya tidak adanya izin pemakaian aset tanah itu oleh PT KAI, jalan rel kereta api dari titik Gampong Blang Paseh – persimpangan Jalan Syiah Kuala dan Asrama Polisi Gampong Jawa Muka- Simpang Islamic Senter, Gampong Paya Bujok Seleumak, sudah 3 tahun ini terbengkalai.

Saat ini bahkan setengah badan jalan elak pusat kota tersebut dipenuhi lobang-lobang berbahaya, bahkan selama ini jalan itu selalui digenangi air jika hujan turun, sehingga sulit dilalui kendaraan masyarakat.

Kabag Pemerintahan Setdako Langsa, Khairul Ichsan SSTP, ketika dikonfismasi Serambinews.com, Jumat (23/8/2019) mengatakan, tahun 2016 lalu Pemko Langsa telah membuat surat mohon izin pemakaian aset tanah untuk pembangunan pengaspalan jalan itu kepada PT KAI.

Namun hingga kini diakui Khairul Ichsan, Pemko Langsa belum mendapat balasan terkait izin diperbokehkannya pemakaian aset tanah yang akan digunakan pemerintah daerah ini untuk pembangunan jalan elak pusat kota dimaksud.

Menurutnya, pemakaian tanah dari PT KAI dibekas jalan rel kereta api itu untuk kepentingan pelebaran jalan ini, karena jalan dasar yang telah ada sempit dan harua dilebarkan agar mudah dilalui maayarakat.

Pelebaran jalan rel kereta api ini merupakan salah satu alternatif Pemerintah Kota Langsa untuk mengurai kepadatan kedaraan atau mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Jalan Protokol (Jalan A Yani).

Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Langsa, Muharram ST MM, menyebutkan, Pemko Langsa belum bisa menenderkan pembangunan pengaspalan jalan elak (jalan rel kereta api) ini, karena sampai sekarang Pemko belum mendapat izin pemakaian aset tanah milik PT KAI tersebut.

“Secara hukum pengaspalan tidak bisa dilakukan di jalan rel kereta api ini, karena tanah itu status kepemilikannya adalah PT KAI dan mereka belum memberikan izin digunakan. Sebenarnya pengaspalan jalan rel kereta api ini sangat mendesak dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu pihak PT KAI tidak bisa dikonfirmasi Serambinews.com, karena keberadaan pejabat yang berwenang memberikan keterangan tersebut ada di Kota Banda Aceh. [dan.serambinews.com/foto: ist]

loading...