Angkasa Pura 2

13 Kapal Patroli Vietnam Ngetem di Natuna Utara, Kemungkinan Ngawal Perampok Ikan di Perairan Indonesia

Hankam Kelautan & PerikananSenin, 9 September 2019
dc-Cover-d9nkehi24t9phqfnf3ouf1ebv6-20181005060234.Medi_

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan 13 kapal pengawas milik Vietnam berada di landas kontinen Indonesia-Vietnam, tepatnya di perairan Natuna Utara. Kapal-kapal tersebut telah parkir di wilayah perbatasan ini sejak 2019.

“Berdasarkan analisis yang ditemukan oleh Satgas, ada kapal pengawas milik pemerintah Vietnam parkir di landas kontinen sepanjang tahun. Kami mensinyalir ada dua kemungkinan mengapa mereka parkir di situ,” ujar Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Achmad Santosa alias Ota, di kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan, Jakarta, Senin petang, 9 September 2019.

Kemungkinan pertama, kapal milik pemerintah Vietnam sengaja diparkir sebagai bentuk intimidasi terhadap kapal pengawas Indonesia. Sedangkan kemungkinan kedua, kapal Vietnam dipasang di wilayah ini untuk mengawal kapal-kapal milik negara mereka masuk ke Zona Ekonomi Ekslusif atau ZEE Indonesia.

Ota mengakui, selama ini kapal-kapal Vietnam telah merangsak masuk ke ZEE Indonesia untuk mencuri ikan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2015 hingga pertengahan 2019 menampilkan ada 234 kapal asing milik Vietnam ditangkap oleh KKP.

Dari 234 kapal itu, 81 persen di antaranya telah memasuki batas ZEE. Penangkapan kapal berbendera Vietnam juga memecahkan rekor. Ketimbang negara lain, Vietnam menduduki peringkat pertama dengan kapal asing yang paling ditangkap oleh kapal pengawas milik KKP.

Ota mengatakan, dengan adanya 13 kapal Vietnam yang parkir di wilayah landas kontinen Indonesia-Vietnam, negara itu bisa melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang telah disepakati pada 1982. “Ini melanggar Pasal 74 ayat 3 UNCLOS,” tuturnya.

Menurut Ota, pasal itu memaktubkan aturan bahwa kedua negara dilarang melakukan aktivitas di landas kontinen yang masih menjadi area konflik. Bila salah satu negara melanggar, hal itu dianggap merusak proses perdamaian.

“Ini bisa dibilang ini merusak proses pendamaian karena ini di dalam klaim ZEE kita. Kalau belum disepakati, dia (Vietnam) tidak boleh di sini (landas kontinen),” ucap Ota.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengelarkan konflik ini.“Jadi nanti saya akan menyampaikan data satelit ini kepada Bu Menlu (Retno Marsudi) agar menindaklanjuti atau melakukan nota protes kepada Vietnam,” ujarnya di tempat yang sama.

loading...