Angkasa Pura 2

Kapal Beroperasi di Indonesia Wajib Gunakan BBM Bersulfur 0,5 Persen

DermagaSabtu, 19 Oktober 2019
IMG-20191019-WA0015

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Jelang pemberlakukan kewajiban setiap kapal menggunakan bahan bakar minyak (BBM) low sulfur atau lebih dikenal dengan aturan International Maritime Organization (IMO) 2020, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap kapal yang beroperasi di wajib gunakan BBM kandungan sulfur senilai maksimal 0,5 % m/m, mulai 1 Januari 2020.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono menyebutkan, hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE.35 Tahun 2019 pada 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal.

“Kewajiban menggunakan low sulfur tersebut menunjuk pada aturan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL Convention) Annex VI Regulation 14, IMO Resolution Marine Environment Protection Committee (MEPC) 307(73) : 2018 Guidelines for the Discharge of Exhaust Gas Recirculation (EGR) Bleed-Off Water, Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 per 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal,” urai Capt. Sudiono di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar tersebut, agar melakukan pembersihan tangki bahan bakar, sistem perpipaan dan perlengkapan lainnya yang terkait untuk memastikan kebersihan dari sisa atau endapan bahan bakar sebelumnya (bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m).

Selain itu agat mengembangkan rencana penerapan di kapal (ship implementation plan) sesuai pedoman IMO MEPC.1/Circ.878.

Lebih lanjut, Capt. Sudiono mengatakan, kapal berbendera Indonesia yang masih menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m, agar dilengkapi dengan Sistem Pembersih Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System) dengan jenis yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

“Kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional dilarang mengangkut atau membawa bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m untuk sistem propulsi/ penggerak atau bahan bakar untuk operasi peralatan lainnya di atas kapal mulai 1 Maret 2020,” ujarnya.

Larangan ini tidak berlaku untuk kapal yang menggunakan metode alternatif misalnya, sistem pembersihan gas buang yang disetujui berdasarkan peraturan 4.1 Annex VI Konvensi MARPOL.

“Kapal berbendera Indonesia dan berlayar Internasional yang menggunakan Sistem Pembersihan Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber) tipe open loop untuk Resirkulasi Gas Buang (Exhaust Gas Recirculation/ EGR), agar memerhatikan ketentuan di negara tujuan,” tutur dia.

Hal itu dikarenakan beberapa negara telah melarang penggunaannya. Pembuangan limbah hasil resirkulasi sistem gas buang dari mesin di kapal, tidak dibuang secara langsung di perairan negaranya melainkan harus disimpan dalam tangki penampung di atas kapal untuk selanjutnya dibuang melalui fasilitas penerima (reception facility) yang tersedia di pelabuhan.

Untuk Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% m/m, telah tersedia di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta atau di Floating Storage Teluk Balikpapan atau pelabuhan lainnya yang sudah menyediakan mulai 1 Januari 2020.

“Dengan adanya aturan ini, agar para pengguna jasa, stakeholder terkait dapat tunduk terhadap implementasi penggunaan bahan bakar low sulfur itu,” pungkas Capt. Sudiono. (omy)

loading...