Angkasa Pura 2

ODOL, E-Blue, dan Penegakan Hukum Angkutan Online Dibahas Menarik Kemenhub-Stakeholder

KoridorThursday, 24 October 2019

IMG-20191024-WA0037

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Over Dimension Over Loading (ODOL), e-BLUE (Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik), serta Penegakan Hukum Angkutan Online jadi bahasan menarik antara Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan stakeholder dalam Coffe Morning.

Dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi.

“Permasalahan ODOL memberikan dampak yang disruptif dan kecelakaan yang masif seperti di Cipularang dan diikuti beberapa tempat yang lain. ODOL banyak menyebabkan kecepatan kendaraan jadi menurun drastis,” urai Menhub di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Dirjen Budi menambahkan, Kemenhub akan menyinergikan infrastruktur, konektivitas, dan pelayanan menyangkut logistik sesuai arahan Presiden kepada Menhub sebelumnya.

“Mengenai masalah ODOL kami sudah memulai melakukan normalisasi, saya mencoba menggunakan istilah normalisasi atau memotong dump truck. Terutama di Jakarta mobil dump truck masih banyak sekali,” ujar Dirjen Budi.

Penanganan ODOL ini kata dia, akan dilakukan secara intensif, pada tahun 2021 Pemerintah bekerjasama dengan instansi lain, tentunya akan menyelesaikan persoalan ini dari hulu hingga hilir.

“Untuk itu kita menangkap support apa yang harus dilakukan masing-masing. kita ingin sharing tentang kebijakan manajemen lalu lintas dan respon terkait kebijakan masing-masing instansi,” ungkapnya.

Selain ODOL, E- Blue yang mulai tahun 2020 nanti akan dilakukan pergantian dari buku kir hingga menjadi kartu E-Blue, bentuknya sama seperti Surat Izin Mengemudi (SIM). Pergantian ini agar tidak ada pemalsuan dan ada chipnya di dalamnya yang berisi data kendaraan.

“Keunggulan kartu E-Blue diberikan Secure Access Module (SAM), pengesahannya dilakukan dengan digital sign, serta data hasil uji terintegrasi dengan pemerintah pusat,” katanya.

Keunggulan E-Blue sendiri dilihat dari beberapa sisi, yakni efisiensi harga, aksesibilitas, keberlangsungan, dan keamanan tinggi.

“Kami dari Ditjen Hubdat juga sedang melakukan perbaikan akreditasi untuk semua tempat uji berkala. Tempat uji berkala yang ada di Indonesia itu jumlahnya sekitar 480 lokasi namun yang baru kita berikan akreditasi sekitar 180an. Kalau tempat uji kir belum terakreditasi seharusnya tidak boleh melakukan pengujian,” jelas Dirjen Budi.

Di sisi lain, mengenai rencana Penegakan Hukum (Gakum) terhadap Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau taksi online, Dirjen Budi membahas regulasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Dalam PM 118/2018 pemerintah akan berpedoman pada jumlah kuota eksisting baik yang sudah berizin maupun belum, akun yang aktif maupun yang terkena suspend dari evaluasi kuota.

“Selama ini aplikator dilarang untuk merekrut mitra baru sebelum ada evaluasi kuota baru pemerintah. Saya juga meminta aplikator menyerahkan data jumlah perusahaan (Badan Hukum atau Pelaku Usaha Mikro/Kecil),” kata Dirjen Budi.

Dirjen Budi juga menyarankan pada Dinas Perhubungan setempat untuk membangun shelter tunggu di tempat-tempat keramaian agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas.

“Jadi sekarang saya ingin melihat tingkat kepatuhan para mitra terhadap regulasi yang telah selesai kita buat pada tahun lalu,” katanya.

Dalam acara ini hadir juga Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Refdi Andri, dan Direktur Utama Jasa Marga Dessy Arryani. (omy)