Angkasa Pura 2

ALFI DKI Imbau Menteri Perhubungan Tertibkan Pungutan Shipping Line

DermagaSenin, 28 Oktober 2019
20190520_141301-300x300-800x600

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai pengangkatan kembali Budi Karya Sumadi sebagai Menhub sudah tepat. Karena kinerja Menhub selama ini sudah “on the track” seperti melakukan pengembangan tol laut, pengembangan pelabuhan, kereta api mau pun bandara.

“Tetapi khusus di Pelabuhan Tanjung Priok, ada yang masih perlu mendapat perhatian Menhub yaitu munculnya pungutan baru dari Shipping Line yang memicu logistik biaya tinggi,” kata Ketua DPW ALFI DKI Widijanto.

Bincang-bincang dengan BeritaTrans.com, Senin (28/10/2019) Widijanto mengatakan belakangan ini sejumlah shipping line menghapus uang jaminan container, tapi muncul pungutan baru yang tak jelas layanannya. “Pungutan tersebut sangat memberatkan importir sekaligus memicu logistik biaya tinggi,” tutur Widijanto.

Pungutan dimaksud antara lain container service charges, container management fee, container maintenance charge, cargo value serenity, general administrative fee dan import documentation fee.

Kalau ditotal pungutan baru tadi jauh lebih besar dari uang jaminan container yang mereka hapus. Misalnya intuk container 40 feet pungutan mencapai Rp 3,4 juta dibanding uang jaminan container sekitar Rp 2 juta.

Selain itu kalau uang jaminan kontainer dulu dikembalikan walaupun waktunya cukup lama mencapai 3 bulan. Sementara pungutan baru tersebut uangnya tidak kembali.

Widijanto mengharapkan Menhub menertibkan uang pungutan dari shipping line yang tak berdasar dan tidak jelas layanannya tersebut. “Kita /importir sepertinya diakal-akali oleh shipping line dengan menghapus uang jaminan kontainer tapi membuka pos pungutan baru yang jumlahnya lebih mahal lagi. (wilam)

loading...