Angkasa Pura 2

Widijanto Soal Pungutan Shipping Line: Lepas dari Mulut Harimau Masuk Mulut Buaya

DermagaSelasa, 5 November 2019
depo-kontainer-tunggu-studi-kelayakan-800x600

JAKARTA (BeritaTrans.com)-Lepas dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya. “Begitulah penderitaan yang bertubi-tubi menerpa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Pemilik Barang/importir menghadapi berbagai pungutan tidak berdasar dari shipping line,” kata Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI, Widijanto.

Bincang bincang dengan BeritaTrans.com, Selasa (5/11/2019), Widijanto berkata:”Dulu kita berjuang melalui Kemenhub agar uang jaminan kontainer yang dipungut shiping line dihapuskan dan minta agar jaminan kontainer diubah melalui sistem asuransi.”

“Kita minta uang jaminan kontainer dihilangkan karena pengembaliannya makan waktu cukup lama sampai tiga bulan, sehingga mengganggu perputaran modal PPJK yang umumya pengusaha UMKM,” tambah Widijanto.

Setelah lama menunggu, tambah Widijanto, akhirnya sebagian besar shipping line menghapuskan uang jaminan kontainer. Tapi celakanya mereka membuat pos pungutan baru dengan nama macam-macam yang besarnya lebih dahsyat dari uang jaminan kontainer.

“Sebagai perbandingan dulu besaran uang jaminan kontainer Rp 1 juta untuk kontainer 20 feet dan Rp 2 juta untuk kontainer 40 feet. Kalau tak ada kerusakan kontainer uang kembali setelah 3 bulan,” ujar Widijanto.

Sementara besaran pungutan baru dengan nama aneh-aneh seperti container service charges, container management fee, container maintenance charge, cargo value serenity, general administrative fee dan import documentation fee totalnya mencapai Rp 2-3 juta lebih dan uangnya tidak kembali.

ALFI minta Menteri Perhubungan menertibkan berbagai pungutan yang tidak berdasar. “Kita minta setiap pungutan dilakukan karena memang ada layanan. Kasarnya No Service No Pay ,” kata Widijanto. (wilam)

loading...