Angkasa Pura 2

ATI, Kemenhub, PUPR, BPJT, dan Kepolisian Teken Kesepakatan Peningkatan Layanan di Jalan Tol

KoridorSelasa, 12 November 2019
IMG_20191112_214350

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) yang terdiri dari 54 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menandatangani nota kesepahaman/memorandum of understanding (MoU) dengan para regulator terkait untuk peningkatan layanan di jalan tol.

Penandatanganan MoU tentang Pelaksanaan Pengamanan, Pelayanan Bersama dan Penegakan Hukum pada Jalan Tol di Seluruh Indonesia melibatkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, ATI dan Kepolisian dilaksanakan di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto, Sekjen ATI Kris Ade Sudiono dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Irjen Pol Refdi Andri.

Lima nota kesepakatan yang disebutkan dalam klausul perjanjian yakni:

1. Pertukaran data dan/atau informasi

2. Pelaksanaan pengamanan

3. Pelayanan dan penegakan hukum

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

5. Pemanfaatan sarana dan prasarana

6. Bidang lain yang disepakati.

Dirjen Budi menyampaikan bahwa kesepakatan ini ditandatangi diantaranya untuk bersama-sama mendukung pengentasan Over Dimensi Over Loading (ODOL). Ditargetkan tahun 2020 zero ODOL di jalan tol.

“Pelanggaran ODOL ada angkutan barang sudah berkurang 15 persen,” ucapnya.

Menurut Kepala BPJT Danang Parikesit, adanya MoU ini dipicu oleh komitmen para pihak yang terlibat dalam melakukan penindakan terhadap kendaraan ODOL.

“Tapi kemudian kami sepakat, bahwa MoU ini dapat dibawa ke ranah yang lebih luas lagi terutama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan,” ujarnya.

Danang juga menambahkan, tahun depan sistem penindakan elektronik akan dibuat dan dikembangkan sehingga semua proses terintegrasi, termasuk penindakan elektronik.

“Sistem yang dibuat harus dimulai dari hulu, yaitu di sistem tersebut akan ada registrasi kendaraan. Dengan ini berjalan, maka di hilir kami harapkan penindakan elektronik di jalan tol dapat segera diaplikasikan,” ungkapnya.

Sementara Sekjen ATI Kris menambahkan MoU ini menjadi pemicu para BUJT untuk terus menciptakan jalan tol yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan, terutama mengenai kendaraan ODOL yang selalu menjadi salah satu masalah utama di jalan tol.

“MoU ini bukti para pengambil keputusan berkomitmen dalam menciptakan kondisi aman dan nyaman. Ini merupakan semangat baru bagi kami dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan,” tutup Kris. (omy)

Foto: istimewa

loading...