Angkasa Pura 2

Soal Jalan Margonda Berbayar, Kadishub: Baru Hasil Kajian

KoridorSabtu, 16 November 2019
IMG_20191116_183633

images (3)

DEPOK (BeritaTrans.com) – Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, menanggapi rencana ruas Jalan Margonda Raya di Kota Depok, Jawa Barat menjadi jalan berbayar melalui sistem electronic road pricing (ERP) pada akhir tahun 2020.

Dadang Wihana menegaskan kebijakan penerapan sistem ERP tersebut baru sebatas bahan kajian konsultan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), bahkan wacana ini pun belum dibicarakan kepada steakholder di Kota Depok.

“Itu baru kajian konsultan BPTJ belum didesiminasi scara khusus dengan stakeholder yang berada di Depok,” kata Dadang saat dihubungi wartawan, Jumat (15/11/2019).

Karena menurutnya setiap kebijakan tentunya harus melibatkan sejumlah pihak dan perlu pembahasan secara konprehensif, sebab Kebijakan itu dibuat untuk menekan kemacetan dan mendorong warga beralih menggunakan transportasi publik.

“Maka ini yang harus kita benahi terlebih dahulu dan Depok sedang focus utk benahi transportasi publik dan infrastruktur pendukung,” pungkasnya.

Sebelumnya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) pada tahun 2020. Tahap awal, jalan berbayar akan diterapkan di Jalan Margonda (Depok), Jalan Daan Mogot (Tangerang), dan Jalan Kalimalang (Bekasi).

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, sampai saat ini BPTJ sedang menyusun road map dan sedang mengkaji regulasi yang ada.

Apa itu ERP?

Sistem Jalan Berbayar (bahasa Inggris: Electronic Road Pricing, ERP) merupakan sistem skema pengumpulan tol elektronik diadopsi di Singapura untuk mengatur lalu lintas dengan cara jalan berbayar, dan sebagai mekanisme perpajakan penggunaan berbasis untuk melengkapi sertifikat berbasis pembelian Hak sistem.

Menurut “The Case for Electronic Road Pricing” ada 77 gerbang ERP di Singapura pada 2014 yang ditempatkan di semua jalan yang menghubungkan kawasan pusat bisnis, jalan bebas hambatan, dan jalan arteri berlalu-lintas padat.

images (2)

Supaya terintegrasi dengan ERP, pengemudi di Singapura harus memasang perangkat In-vehicle Unit (IU) di kendaraan mereka. Dalam perangkat itu lah kartu elektronik bernama CashCard ditempatkan.

Ketika sebuah kendaraan melewati gerbang ERP, sistem secara otomatis memindai IU dan mengurangi saldo kartu elektronik milik pengemudi. Dan, jika terjadi pelanggaran, misalnya kendaraan melaju tanpa IU atau saldo CashCars tidak cukup, sistem akan mengirim gambar kendaraan ke pusat kendali ERP. Gambar itu menjadi bukti untuk memungut biaya dan denda terhadap pengemudi nakal tersebut.

Tarif ERP di Singapura pun berbeda berdasarkan jenis kendaraan dan waktu melintas. Misalnya mobil yang melewati gerbang ERP Orchard Road pada pukul 12.00-17.30 bakal ditarik 0,5 dolar Singapura, sedangkan sepeda motor hanya perlu bayar separuh harga, sebesar 0,25 dolar Singapura. Namun, jika kendaraan lewat gerbang yang sama pada jam-jam padat, 18.00-18.55, ia bakal kena biaya 2 dolar Singapura untuk mobil dan 1 dolar Singapura untuk sepeda motor.

Singapura pun menyesuaikan tarif ERP setiap 4 bulan. Tarif ERP Orchard Road di atas berlaku dari 5 Februari 2018 hingga 6 May 2018. Pengemudi dapat memutakhirkan tarif tersebut melalui situs One Monitoring yang dikelola Land Transport Authority (Dinas Transportasi Darat) Singapura.

Skema serupa juga dapat dijumpai di Stockholm, ibukota negara-kerajaan yang disebut Sandiaga Uno bakal berinvestasi dalam pengembangan ERP di Jakarta. Bedanya dengan Singapura, untuk memungut biaya jalan, Stockholm menerapkan sistem pemindaian plat nomor kendaraan.

images (1)

“Ketika Anda berkendara melewati titik kontrol (ERP), Anda melewati kamera yang mengambil gambar pelat nomor kendaraan Anda. Gambar itu dikirim ke Trasnportstyrelsen (Dinas Transportasi Swedia) di mana kendaraan diidentifikasi. Kemudian Trasnportstyrelsen mengirimkan slip pembayaran kepada pemilik kendaraan jika kendaraan tersebut terdaftar di Swedia,” sebut keterangan Trasnportstyrelsen mengenai ERP di Swedia.

Jenis kendaraan yang dikenai biaya ERP di Stockholm pun berbeda dengan Singapura. Mobil, truk dan bus harus membayar ERP. Sedangkan sepeda motor dan moped tidak perlu.

“Selama dua tahun pertama diberlakukan, volume lalu lintas Stockholm menurun sebesar 25 persen atau setara dengan menghapus 1 juta kendaraan dari jalan per satu hari. Pungutan biaya dari ERP pun mencapai mencapai sekitar $300.000. Pendapatan dari kemacetan telah digunakan untuk memperbaiki layanan transportasi lainnya,” sebut Roland Wong dalam “Seven ways cities around the world are tackling traffic”.

Sukses Singapura

Singapura, dengan luas 719.9 km² yang membuat ia beda tipis dengan luas Jakarta itu, menerapkan ERP sejak 1998. Namun, cikal bakalnya sudah ada sejak 1975 kala Pemerintahan Singapura memungut biaya secara manual kepada para pengemudi melalui program Area Licensing Scheme (ALS) in 1975.

Merujuk data Tomtom, Indeks Kemacetan di Singapura terus membaik dari 2014 hingga 2016. Pada 2014 Singapura menempati posisi ke-31. Sedangkan pada 2015, Singapura berada di posisi 38.

Sementara itu, Singapura menempati posisi ke-45 pada 2016. Waktu tempuh kendaraan di Singapura bertambah 53 persen saat melakukan perjalanan pagi hari atau 60 persen saat melakukan perjalanan sore hari.

0254d2db

Menurut Gopinath Menon, konsultan transportasi dan peneliti senior di Nanyang Technological University (NUS), Singapura, hal itu disebabkan membaiknya sistem transportasi umum, seperti adanya penambahan bus dan kereta. Menon juga mengapresiasi kebijakan ERP.

“ERP membantu menjaga laju lalu-lintas agar tetap masuk akal di wilayah kota (Singapura), dan mungkin juga ada faktor jam kerja yang diatur bergiliran yang membantu mengatur kemacetan pada malam hari,” ujar Menon kepada Strait Times.

Namun, dalam makalah berjudul “Electronic Road Pricing: Experience & Lessons from Singapore” Menon dan Sarath Guttikunda memperingatkan soal pentingnya menyediakan moda transportasi alternatif sebelum menerapkan ERP.

“Menerapkan jalan berbayar, seharusnya hanya satu bagian dari strategi transportasi pemerintah, yang mencakup perencanaan transportasi yang baik, penyediaan jaringan jalan yang baik, penggunaan sistem transportasi cerdas untuk manajemen lalu lintas dan penyediaan sistem transportasi umum bis dan rel yang baik; semuanya terintegrasi penuh di kota-kota Singapura, London, dan Stockholm,” sebut Menon.

Nyatanya, bukan Cuma Jakarta yang mendamba ERP. Times of India melaporkan Letnan-Gubernur Wilayah Ibukota Nasional Delhi Anil Baijal pada 2 Desember 2017 mengatakan kepada Kepolisian Lalu Lintas Delhi untuk mengkaji feasibilitas penerapan jalan berbayar dan jalur satu arah untuk sejumlah jalan di Delhi.

Mirip dengan Jakarta, Delhi juga sempat menerapkan skema ganjil-genap. Namun, beda dengan Jakarta, Delhi tidak menerapkan itu secara terus-menerus. Pada tahun 2016, skema tersebut diberlakukan dua kali, yakni 1-15 Januari dan 15-30 April. Sedangkan pada 2017 itu diberlakukan pada 13-18 November. The Wire melaporkan keputusan tersebut muncul saat tingkat polusi udara melonjak di Delhi.

(jasmine/sumber: okezone.com/tirto.id).

loading...