Angkasa Pura 2

Ditjen Hubla Minta INSA Evaluasi Tarif Shipping Line Asing

DermagaSenin, 18 November 2019
20190219_133330 (1)-800x600

JAKARTA (BeritaTrans. com) -Keluhan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI soal berbagai pungutan tak jelas dasarnya dari Shipping Line (asing) , akhirnya mendapat respons Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub.

Ditjen Hubla 13 November lalu melayangkan surat kepada DPP Indonesian National Shipowner’ Association (INSA) agar melakukan evaluasi terhadap berbagai pungutan biaya angkutan laut kepada pengguna jasa.

Dalam surat bernomor PR. 101/99/4/Dh-2019 yang ditandatangani Tri Pudiananta atas mama Direktur Lalulintas Angkutan Laut, minta agar INSA segera melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub.

Ketua DPW ALFI DKI Widijanto, Senin (18/11/2019) kepada BeritaTrans. com mengatakan kasus berbagai pungutan dari pelayaran asing ini muncul setelah sebagian pelayaran menghentikan pungutan uang jaminan kontainer yang sejak lama dikeluhkan pengguna jasa.

Pungutan itu disebut Widijanto tidak jelas dasarnya karena waktu mereka masih menarik uang jaminan kontainer, pungutan dengan nama aneh-aneh tersebut tidak ada. Tapi setelah pungutan uang jaminan kontainer dihentikan muncul pungutan baru yang ditagihkan kepada pengguna jasa/pemilik barang.

Widijanto mengatakan pungutan dengan nama aneh aneh dan tak ada layanannya itu misalnya biaya container service charges, container management fee, container maintenance charge, cargo value serenity, general administrative fee dan import documentation dan macam macam lagi namanya tergantung pelayarannya.

Menurut Widiyanto setelah dihitung total biaya pungutan tersebut cukup memberatkan pengguna jasa sekitar Rp 400 ribu sampai Rp500 ribu/ kontainer. “Kelihatan angkanya kecil tapi kalau menangani 100 kontainer kan cukup memberatkan,” ujarnya.

ALFI dulu berjuang agar uang jaminan kontainer dihilangkan dan diganti dengan sistem asuransi. Karena pengembalian uang jaminan kontainer makan waktu cukup lama sampai tiga bulan, sehingga mengganggu perputaran modal PPJK yang umumya pengusaha UMKM,” tambah Widijanto.

Namun kenyataannya sebagian besar shipping line menghapuskan uang jaminan kontainer, tapi celakanya mereka membuat pos pungutan baru dengan nama macam-macam. Uang tersebut tidak bisa kembali seperti uang jaminan kontainer.

Widijanto mengharapkan usul ALFI agar uang jaminan kontainer diganti dengan sistem asuransi dituntaskan oleh Ditjen Perhubungan Laut.
Usul ini pernah dibahas oleh Direktur Lala Wisnu Handoko, tapi belum tuntas.

Sementara komponen biaya yang ditagihkan pelayaran termasuk asing agar tetap mengacu pada ketentuan Kemenhub, tegas Widijanto. (wilam)

 

loading...