Angkasa Pura 2

Anggaran Subsidi LRT, MRT dan Transjakarta Dipangkas, Dishub Pastikan Tak Ada Kenaikan Tarif

KoridorSelasa, 3 Desember 2019
images.jpeg-42

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memangkas anggaran pengeluaran dana belanja subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) tahun 2020 senilai Rp1,2 triliun. Pemangkasan itu berdasarkan kesepakatan bersama dengan DPRD DKI Jakarta dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS).

Pemangkasan PSO ini berdampak pada pengurangan dana subsidi tarif LRT, MRT hingga Transjakarta. Anggaran semula TransJakarta sebesar Rp4,197 triliun dipotong menjadi Rp3,291 triliun, MRT dari Rp938,5 miliar menjadi Rp285 miliar, dan LRT dari Rp527 miliar menjadi Rp439,6 miliar.

“Perhitungan (pemangkasan anggaran) ini dibagi-bagi untuk capaian maksimum kebutuhan selama 10 bulan (Oktober 2020),” kata Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo saat dihubungi, Senin (3/11/2019) kemarin.

Mengenai sisa kebutuhan subsidi dua bulan terakhir, Dinas Perhubungan DKI akan menghitung realisasi serapan anggaran yang diberikan. Jika anggaran mengalami kekurangan, mereka akan mengajukan penganggaran kembali dalam Perubahan APBD (APBD-P) tahun 2020.

Meskipun ada kemungkinan APBD-P disahkan lewat dari batas perhitungan subsidi pada Oktober, Syafrin memastikan harga tiket tidak mengalami kenaikan usai pengurangan anggaran subsidi dipotong.

“Tidak ada skenario untuk perubahan tarif. Kan nanti kita akan lihat target realisasi tahun depan kemudian kekurangan di tiga bulan terakhir itu yang akan kita ajukan,” kata Syafrin.

Diketahui, tarif keekonomian atau harga asli tiket ketiga transportasi ini jauh lebih mahal dari tarif sebelum disubsidi. Tarif keekonomian TransJakarta sebesar Rp13.522, setelah disubsidi menjadi Rp3.500, tarif MRT maksimal Rp31.669 menjadi Rp15.000, tarif LRT Rp41.665 menjadi Rp5.000.

DPRD DKI bersama Pemprov telah menyepakati nilai KUA-PPAS 2020 sebesar Rp87,95 triliun. Nilai itulah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD DKI Jakarta 2020.

Penandatanganan MoU dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2019. Rapat dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun hadir dalam rapat itu. (Lia/sumber:inews)

loading...