Angkasa Pura 2

Kemenhub Dan KKP Ajak Nelayan Untuk Prioritaskan Keamanan

Dermaga Kelautan & PerikananRabu, 4 Desember 2019
IMG-20191204-WA0053_resize_83

Jakarta (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyepakati regulasi khusus demi keamanan pelaut yang akan berlayar dan beri pelatihan langsung

Kesepakatan itu mengenai ukuran kapal penangkap ikan dan mempersiapkan fasilitasi perizinan atau administrasi satu atap hingga pelatihan dan sertifikasi kepelautan bagi nelayan, penerbitan Buku Pelaut Kapal Penangkap Ikan, dan sosialisasi status hukum kapal penangkap ikan.

“Mengenai regulasi diartikan sebagai penghambat tapi sebetulnya adalah upaya untuk mengatur untuk penertiban agar safety¬† sucurity itu tercapai.” Dalam pidato Mentri Budi Karya Sumadi pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kelautan Perikanan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

“Nantinya kapal kemana-mana mencari ikan kalau tidak safety bahaya tidak aman oleh karenanya kita membuat beberapa peraturan juga pelatihan-pelatihan.” Tambahnya.

Sementara itu, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut telah memberi dukungan untuk pengembangan di sektor perikanan melalui 45 UPT di Pulau Jawa, 186 UPT di Luar Jawa, dan 236.090 pelaut kapal penangkap ikan yang telah tersertifikasi (kapal ukuran kurang dari 7 GT).

“Kita sudah mencatat banyak sekali kapal-kapal dengan ukuran tertentu yang telah kita ukur kurang dari 7 GT ada 236 ribu pelaut telah kita setifikasi dan jumlahnya terus meningkat,” Ujar Kemenhub.

_20191204_192909_resize_44

Kemenhub meminta kepada Dirjen baik yang di Kemenhub maupun KKP supaya secara bersama-sama untuk satukan untuk pengurusan pendaftaran kapal dan pelaut agar berdiri satu atap, jika sudah terdaftar maka dapat langsung di KUR untuk mempercepat proses administrasi dan mempercepat kerja nelayan dalam berproduksi.

Kemenhub juga menghimbau kepada seluruh nelayan agar tidak ada yang menyalahkan regulasi aturan yang sudah di sepakati demi keamanan dalam mendapatkan sertifikasi.

“tapi memang harus mengingatkan jangan sampai ada yang coba untuk mengurangi ukuran kapal untuk maksud tertentu, karena kita untuk mencapai suatu safety kita harus jujur bahwa ukuran itu memang harus sesuai dengan semestinya dan lebih baik lagi kita harus tingkatkan kemampuan karena sudah ada pelatihan-pelatihan.” Pungkas Kemenhub

Menhub sebelumnya juga menegaskan agar kegiatan pelayaran wajib memasang  AIS (Automatic Identification System) sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.7 Tahun 2019 tentang kewajiban pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi automatis bagi kapal yang berlayar di wilayah pelayaran Indonesia.(fahmi)

loading...