Angkasa Pura 2

KKP Melalui LPMUKP Turunkan Bunga Pinjaman Modal

Kelautan & PerikananRabu, 4 Desember 2019
DSC_3135_resize_81

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan turunkan bunga pinjaman modal 7 persen menjadi 6 persen melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).

Bantuan yang ditawarkan tersebut dapat berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jumlah pinjaman mencapai Rp50 juta dan bunga 6 persen maupun pinjaman modal melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP). Bantuan ini dapat diakses berkelompok.

KKP menyarankan agar pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan nantinya harus datang secara berkelompok jangan secara perorangan  agar lebih mudah untuk proses dibantu cara pengajuannya.

Nantinya dana ini akan dicairkan melalui bank milik BUMN, saat ini sudah tersedia pencairan melalui bank BRI dan kedepan akan dicanangkan juga dicairkan melalui bank Mandiri dan BTN. Semua proses harus di awasi oleh tenaga pendamping untuk proses pembinaan lebih lanjut.

“Nantinya pihak Bank juga memiliki standart untuk melakukan pengawalan karena melihat bahwa pengusaha ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil.” Ungkap Meteri Edhy Prabowo pada Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019 di hotel Borobudur, Jakarta (4/12/2019)

KKP juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk dilakukan pelatihan serta pendampingan usaha-usaha tersebut.

“Kita memberikan bantuan mulai dari yang tidak mampu. Kalau yang sudah mampu kita kasih bantuan, nanti salah juga,” katanya.

LPMUKP memiliki tugas utama memberikan layanan pinjaman atau pembiayaan dan bergulir yang berpendampingan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pemerintah daerah pun diminta aktif jemput bola untuk membantu masyarakat yang butuh mengakses pinjaman ini. Juga diminta untuk bisa membantu mencari solusi terbaik untuk membagun sektor ini.

“Pemerintah daerah juga natinya juga bisa memberikan kemudahan seperti pemberitahuan atau ajakan dan masalah pembebasan lahan atau perizinan,” tambah Edhy.

Menteri Edhy menekankan bahwa KKP akan memastikan terciptanya iklim usaha akuakultur yang kondusif. Caranya dengan membangun strategi dan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan stakeholder.

“Saya mau komunikasi kita tetap mengalir, tidak terhambat,” tutup Menteri Edhy.

Menteri Edhy menegaskan, KKP akan membangun sentra-sentra budidaya berbasis kawasan dan komoditas unggulan dengan cara menerapkan integrated aquaculture business. Ia yakin akuakultur dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi bagi devisa ekspor dan peningkatan PDB Indonesia.

(fahmi).