Angkasa Pura 2

Di RUA INSA, Luhut: Aparat Patroli Laut Terintegrasi

Dermaga HankamSenin, 9 Desember 2019
luhut

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan salah satu kebijakan konkret yang tengah dirumuskan adalah mengenai coast guard atau aparat patroli laut yang terintegrasi.

“Saya juga melihat mengenai tadi coast guard. Kami sudah bicara dengan Pak Budi (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi). Kita segera revisi omnibus law, nanti itu semua akan kita satukan,” ujarnya di sela membuka Rapat Umum Anggota (RUA) Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners Association/INSA) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Luhut bilang bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan berfungsi murni sebagai coast guard.

“Sekarang ini kan enggak jelas. Kita kadang-kadang suka yang nggak jelas, sekarang kita pengen jelas semua. Iya iya enggak enggak. Sehingga coast guard bisa seperti di Natuna,” urainya.

Dia juga ingin kapal-kapal coast guard tidak lagi berukuran kecil. Artinya, kapal tersebut harus mampu melakukan patroli di lautan lepas dengan kapasitas yang lebih dari saat ini.

“Nah ini juga menjadi policy. Saya bicara dengan menteri pertahanan. Saya bilang ke Pak Prabowo. Wo (Prabowo) kamu kasih dah itu yang (ukuran kapal) 140 meter, atau 138 meter. Frigate kita ini baru 105 meter. Jadi baru 2 hari (aparat) udah muntah-muntah itu di laut,” katanya.

“Saya bicara dengan Menhan langsung cepat. Sekarang kita ubah ini,” katanya.

Luhut juga menyebut Indonesia belum terlalu berjaya di laut. Padahal, 70% wilayah Indonesia terdiri dari lautan.

Dia mengemukakan perlu ada aparat coast guard yang terintegrasi dan punya armada besar. Luhut mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Menhan Prabowo untuk melakukan pembenahan pada fungsi dan kelembagaan coast guard.

“Indonesia ini negara kepulauan terbesar di Dunia. Kita masih belum jaya di laut. Kita suka lupa, Indonesia itu 70% terdiri dari laut. Besar sekali,” ungkap Luhut.

Dia juga ingin kapal-kapal coast guard tidak lagi berukuran kecil. Artinya, kapal tersebut harus mampu melakukan patroli di lautan lepas dengan kapasitas yang lebih dari saat ini.

“Nah ini juga menjadi policy. Saya bicara dengan menteri pertahanan. Saya bilang ke Pak Prabowo. Wo (Prabowo) kamu kasih dah itu yang (ukuran kapal) 140 meter, atau 138 meter. Frigate kita ini baru 105 meter. Jadi baru 2 hari (aparat) udah muntah-muntah itu di laut,” katanya.

“Saya bicara dengan Menhan langsung cepat. Sekarang kita ubah ini,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Luhut meminta sejumlah masukan dari INSA dalam rangka perumusan kebijakan pemerintah. Dia menegaskan, kebijakan yang dibuat harus betul betul mencerminkan keinginan dari rakyat.

Menghadap Presiden

Sebelumnya pengurus INSA meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk badan tunggal penjaga keamanan di laut (sea and coast guard).

Saat bersama pengurus DPP INSA menghadap Presiden Jokowi, Rabu (4/12/2019), Ketua Umum Carmelita Hartoto mengemukakan pengurus dipertanyakan oleh anggota tentang lembaga coast guard.

“Kepada Bapak Presiden, kami mempertanyakan mengapa coast guard sampai sekarang ini belum dibentuk. Kami berharap Presiden mau memberikan satu penegak hukum saja,” cetus Carmelita Hartoto kepada BeritaTrans.com dan Aksi.id.

Usulkan KPLP

Dia mengutarakan INSA meminta Presiden Jokowi membentuk satu institusi saja dan yang diusulkan pengusaha pelayaran adalah KPLP Kementerian Perhubungan, yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut.

Menurut Carmelita, Presiden Jokowi juga menerima usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya.

“Tentunya kami berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan yang mungkin me-report langsung kepada Presiden, sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak hukum yang banyak yang ada di laut, yang memberatkan anggota-anggota kami selama ini,” ungkap dia seperti dikutip detik.com.

(omy/awe).

loading...