Angkasa Pura 2

Keren, 12 UPT di Lingkungan Kemenhub Sabet Penghargaan Zona Integritas WBK dan WBBM

Bandara Dermaga Kokpit Koridor SDMSelasa, 10 Desember 2019
IMG-20191210-WA0020

IMG-20191210-WA0019

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Sebanyak 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan meraih penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM).

Para UPT berhasil meraih penghargaan dimaksud dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penerima penghargaan yakni lima UPT Ditjen Perhubungan Laut, empat UPT di Ditjen Perhubungan Udara, dua UPT di lingkungan BPSDM Perhubungan dan satu UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

Rangkaian penghargaan dimaksud langsung diberikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (10/12/2019) pagi.

“Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional, kami bersyukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada UPT Ditjen Perhubungan Laut yang berhasil meraih penghargaan WBK dan WBBM dari Kementerian PAN-RB,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo di Jakarta.

Dirjen Agus mengatakan, momentum Hari Anti Korupsi Internasional ini harus mampu menjadi pemicu bagi seluruh UPT Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan.

Lima UPT Ditjen Perhubungan Laut yang mendapatkan predikat WBBM adalah Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan empat UPT lainnya mendapatkan predikat WBK.

“Mereka adalah Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak, dan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran,” katanya.

Selanjutnya, penghargaan Zona Integritas diberikan oleh Kementerian PAN-RB terhadap instansi yang  berhasil membangun zona integritas secara massive, sehingga memdapatkan predikat WBK dan WBBM.

“WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi,” tutur dia.

Selain itu, Dirjen Agus menjelaskan, ada beberapa indikator yang harus dilakukan sebelum sebuah instansi dianggap layak memeroleh penghargaan Zona Integritas.

Pertama adalah pencanangan Zona Integritas pada unit kerja. Kedua, membangun enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Saya berharap penghargaan ini dapat menjadi contoh dan pemicu bagi UPT lain untuk meningkatkan kinerja agar UPT lain dapat memiliki predikat WBK/WBBM didapat pada tahun berikutnya,” ujarnya.

Penghargaan ini juga agar dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut lainnya.

“Mari bersama memberantas korupsi untuk Indonesia Maju, bila Anda mengetahui tindakan korupsi laporkan ke Call Center Kemenhub: 151 dan website: simadu.dephub.go.id,” tutup Dirjen Agus. (omy)