Angkasa Pura 2

Sri Mulyani Larang PNS Eselon III dan IV Dinas Naik Pesawat Kelas Bisnis

KokpitKamis, 12 Desember 2019
images.jpeg-91

Bekasi (BeritaTrans.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis aturan baru tentang ketentuan perjalanan dinas luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil ( PNS).

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Aturan itu merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Dalam PMK tersebut disampaikan bahwa aturan dikeluarkan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri secara lebih efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip good governance.

Efisiensi terlihat dalam klasifikasi jenis transportasi udara yang tercantum dalam keterangan lampiran PMK tersebut.

Dalam aturan tersebut, PNS golongan III/c hingga golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri dilarang menggunakan pesawat terbang kelas bisnis saat perjalanan dinas ke luar negeri.

Mereka harus terbang menggunakan pesawat kelas ekonomi saat perjalanan dinas ke luar negeri.

Sedangkan dalam PMK sebelumnya disebutkan, apabila lama perjalanan melebihi 8 jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan klasifikasi kelas bisnis.

Baca juga: Wacana PNS Libur 3 Hari, Tjahjo Kumolo: Jangan Kebanyakan Libur

Lalu siapa yang boleh terbang dengan kelas bisnis?

1. Pejabat Eselon II, PNS Golongan IV/c, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara.

2. Duta Besar

3. Menteri

4. Gubernur/Wakil Gubernur

5. Bupati/Wakil Bupati

6. Wali Kota/Wakil Wali Kota

7. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Kepala Perwakilan

8. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

9. Anggota Lembaga Tinggi Negara

10. Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara

Sementara untuk Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara diperbolehkan untuk terbang menggunakan pesawat kelas eksekutif. (Lia/sumber:kompas)