Angkasa Pura 2

Kemenhub Siapkan Panduan Kenavigasian untuk TSS Selat Sunda dan Lombok

DermagaRabu, 18 Desember 2019
IMG-20191218-WA0028

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Jelang diimplementasikannya Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut siapkan panduan kenavigasian.

Direktorat Kenavigasian terus melakukan persiapan dan pemantapan, salah satunya dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Navigation Guidelines Traffic Separation Scheme (TSS) in The Sunda and Lombok Straits di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan bahwa penerapam TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan wujud nyata pelaksanaan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjaga wilayah laut serta sumber daya dan lingkungan laut terhadap akibat yang dihasilkan dari aktivitas pelayaran dan aktivitas lain yang dilaksanakan di laut.

“Sebagai negara kepulauan, laut memiliki peranan yang cukup berarti sebagai pemersatu bangsa dan wilayah Indonesia. Sebagai konsekuensinya, sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan penegakkan hukum, baik terhadap ancaman pelanggaraan pemanfaatan perairan, serta dalam menjaga dan menciptakan keselamatan pelayaran,” urai Dirjen Agus.

Penguasaan dan pengelolaan negara Indonesia atas laut ini, diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS 82).

Konvensi itu mengakui konsepsi negara kepulauan sebagai integral hukum laut Internasional dan memperkenankan menetapkan alur-alur pelayaran yang melalui perairan Indonesia sebagai jalur laut bagi pelayaran Internasional.

Dirjen Agus menjelaskan, selain Selat Malaka, dua selat yaitu Selat Sunda dan Selat Lombok juga merupakan jalur transportasi laut yang sangat vital dan strategis bagi kapal-kapal niaga di wilayah Asia Timur.

Selain itu, kepadatan di kedua Selat ini juga ditambah dengan banyaknya jalur penyeberangan yang dilalui kapal-kapal penumpang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, dan dari Pulau Jawa menuju Pulau Nusa Tenggara Barat.

“Dengan meningkatnya kepadatan, tentunya berdampak dengan meningkatnya risiko terjadinya kecelakaan di laut. Untuk itulah, kami mencari solusi dengan menetapkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok untuk meminimalisir terjadinya musibah di Laut,” ungkap dia.

Direktur Kenavigasian Basar Antonius menambahkan, setelah melalui proses perjuangan yang cukup panjang, TSS Selat Sunda dan Selat Lombok ini akhirnya disahkan dan ditetapkan melalui Sidang International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 yang diselenggarakan Juni 2019.

Namun demikian, menurut Basar, perjuangan Indonesia tidak boleh berhenti hanya sampai dengan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok disahkan.

Dalam pengimplementasian kedua TSS tersebut, Pemerintah perlu menetapkan aturan-aturan, antara lain terkait kewajiban lapor bagi kapal-kapal yang melintasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok dengan tujuan pelabuhan-pelabuhan Indonesia, serta mengatur tata cara berlalu lintas di kedua Selat tersebut.

“Kami telah menyusun suatu panduan bagi kapal-kapal yang melintas, baik itu hanya melakukan lintas transit, maupun yang akan menuju ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia,” ungkap Basar.

Dalam kegiatan FGD ini, antara lain dibahas tentang Aspek Hukum Laut Internasional dalam Implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, Peran Serta Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dalam Penegakkan Hukum di Laut untuk Implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, serta Navigational Guidelines TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok. (omy)