Angkasa Pura 2

400 PPNS KPLP Siap Laksanakan Tugas Penyidikan dan Penegakan Hukum di Laut

Dermaga SDMSabtu, 11 Januari 2020
IMG-20200111-WA0005

IMG-20200111-WA0002

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Sebanyak 400 400 personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang dilatih dan terlatih siap laksanakan tugas penyidikan dan penegakan hukum di laut.

Menurut Direktur KPLP Ahmad, KPLP memiliki fungsi penyidikan dan penegakkan hukum itu berdasarkan UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Selain itu juga berdasarkan aturan-aturan internasional, terdapat empat pilar peraturan internasional, yaitu SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea), MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) dan MLC (Maritime Labour Convention, 2006).

“Kita juga punya aturan Tokyo MoU dengan 20 negara yang sering bertemu membuat suatu kesepakatan-kesepakatan terkait kapal-kapal mereka masuk ke wilayah kita di 20 negara Tokyo MoU itu maupun kapal kita yang berbendera Indonesia yang masuk ke wilayah mereka,” jelas Ahmad di Jakarta, ditulis Sabtu (11/1/2020).

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan Pasal 44 ayat (1) memandatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya, sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dalam hal penegakkan hukum, Ahmad, pihaknya dapat melakukan dengan dua cara, secara administratif maupun pidana.

“Secara administrasi misalkan dengan memberikan denda, pencabutan, penundaan dan lain sebagainya. Sedangkan menyangkut pidana, melalui PPNS yang mengadakan penyidikan sampai proses lebih lanjut dan P21,” kata Ahmad. (omy)

loading...