Angkasa Pura 2

Aturan Soal ODOL Jangan Mundur Demi Cegah Kerusakan Jalan & Kecelakaan

KoridorSenin, 13 Januari 2020
tabrakan_beruntun_tol_cipularang

BEKASI (BeritaTrans.com) – Masih ingat dengan tabrakan beruntun, yang menyebabkan sejumlah kendaraan terbakar, di Tol Purbaleunyi, Purwakarta, tepatnya kilometer 91 di jalur Bandung arah menuju Jakarta, Senin, 2 September 2019, pukul 12.30 WIB. Delapan orang meninggal, tiga orang luka berat dan 21 orang luka ringan.

Kapolres Purwakarta AKBP Matrius mengatakan dua truk pengangkut tanah yang terlibat kecelakaan di ruas Tol Cipularang KM 91 ternyata kelebihan muatan atau overload. Karena kondisi tersebut, kedua truk itu sulit dikendalikan saat melaju di jalan yang kondisinya menurun.

Akibatnya, sistem pengereman pun tidak perfungsi maksimal. “Dump truck mengangkut 34 ton tanah merah, padahal kapasitasnya hanya 20 ton. Jadi, ada kelebihan muatan 14 ton,” ujar Matrius, Selasa (3/9/2019).

Ia mengatakan, kedua truk diketahui kelebihan muatan setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Senin (2/9/2019), yang dilanjutkan pada Selasa (3/9/2019) ini. Pembuktian itu juga diperkuat dengan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk pengemudi truk berinisial SB. “Sudah kami mintai keterangan untuk mengetahui hal itu, kalau secara keseluruhan masih kita dalami,” kata dia.

Hal yang sama dikemukakan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono. Dia menduga rem truk yang terlibat kecelakaan di Tol Cipularang mengalami blong karena kelebihan dimensi dan muatan (overdimension overloading/ODOL). Soerjanto menjelaskan setelah diperiksa, sistem rem ditemukan tidak ada kebocoran dan bekerja dengan baik.

“Nah kenapa remnya kok bisa blong, itu kita lagi selidiki kemungkinan nanti kita melakukan dengan metode energi kita pengaruh ‘overload’ yang diangkut itu 37 ton muatnya harusnya 12 ton ‘overload’-nya sekitar 25 ton,” katanya, saat ditemui di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Dengan kelebihan muatan sedemikian berat, Soerjanto meyakini dapat mempengaruhi ke kemampuan rem. AYO BACA : Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Akibat Truk Kelebihan Muatan “Saya yakin overload yang segitu banyak akan berpengaruh ke kemampuan rem dari truk itu,” katanya.

Kampas rem yang panas akan mengubah dari padat menjadi gas, sementara itu apabila mengangkut lebih banyak muatan, daya cengkramnya akan semakin menekan kampas dan semakin panas. Kampas semakin panas akan semakin menguap dan berkurang, hal itu diduga yang menjadikan rem blong. “Karena daya geseknya berkurang karena panas, jadi seolah-olah seperti blong,” ujarnya.

truk kecelakaan

Berdasarkan keterangan saksi, truk terguling karena tidak bisa mengerem dan akhirnya banting stir karena kelebihan muatan. “Truk yang kedua ini tahu ada mobil berhenti karena truk terguling dia berusaha ngerem namun remnya sudah memgalami panas yang berlebih sehingga juga tidak efektif sehingga menabrak mobil,” katanya.

Untuk itu, dia sudah mengirimkan surat kepada Setneg, Kemenhub dan Kementerian BUMN agar tidak menggunakan truk ODOL untuk proyek pemerintah. “Seharusnya kita pemerintah jadi contoh untuk proyek pembanghnan tol, pelabuhan dan bandara tidak menggunakan truk ODOL,” katanya.​

Soerjanto menyebutkan sejak 2012 sudah lebih dari 30 kecelakaan terinvestigasi yang disebabkan karena truk ODOL. “Truk ini mau enggak mau sejak masalahnya overload, kemudian rem blong dan masuk kota yang membuat 10 meninggal. Kemenhub harus serius dengan ketentuan truk odol,” katanya.

images

Kecelakaan Beruntun Sebelumnya

Sebelumnya tabrakan beruntun terjadi di ruas Tol Cipularang KM 95. 200 jalur B, tepatnya di Desa Gunung Hejo Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, Senin, 17 Juni 2019, sekitar pukul 16.00 WIB. Kendaraan yang terlibat dalam kecelaan beruntun tersebut yaitu truk trailer No Pol D 9455 AC, Toyota Agya No Pol B 2202 BBC, Bus Primajasa No pol B 7985 TGA, Daihatu Xenia, Microbus Jaikal holiday, Toyota Rush dan Suzuki Pick Up.

Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Ricky Adi Pratama menjelaskan, peristiwa terjadi bermula saat truk trailer No Pol D 9455 AC yang dikemudikan oleh Reynaldi Basri datang dari arah Bandung menuju Jakarta melaju di lajur 2.

Setibanya di TKP truk diduga hilang kendali kemudian banting stir ke kiri jalan atau ke lajur lambat, enam kendaraan yang tengah melalu di lajur lambat pun saling adu hantam sehingga mengalami kerusakan cukup parah.

“Dugaan sementara truk trailer diduga hilang kendali kemudian belok secara tiba-tiba sehingga tabrakan beruntun pun terjadi,” kata kasat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya saja sejumlah penumpang dan pengemudi mengalami luka-luka dan kendaraan yang terlibat pun mengalami kerusakan cukup parah.

Pengawasan ODOL

Banyak kasus kecelakaan akibat truk ODOL itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bergerak cepat dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension).

Dalam surat edaran yang telah ditetapkan pada 11 Oktober 2019 oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini, dijelaskan bahwa pengawasan akan dilakukan terhadap mobil barang.

“Sama dengan apa yang saya tegaskan bahwa kami dari Ditjen Hubdat serius untuk memberantas ODOL (Over Dimension Over Loading), maka pengawasan terhadap pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih akan dilakukan dengan penerbitan rancang bangun kendaraan bermotor dan penindakan mobil barang yang melakukan muatan lebih dan/atau ukuran lebih,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi kepada wartawan, Jumat (1/11/2019).

Dirjen Budi menjelaskan bahwa pihaknya nanti akan melakukan pengawasan dengan cara mengawal penerbitan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB), penimbangan mobil barang, Norma Standar Prosedur Kriteria Uji Tipe dan Uji Kendaraan.

Selain itu, Kemenhub akan mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran muatan lebih dan/atau ukuran lebih.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Korlantas Polri maupun Badan Reserse Kriminal, Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Saya juga akan koordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol untuk pengawasan dan penindakan pelanggaran,” tegas Dirjen Budi.

Pelanggaran ODOL Turun 15%

Budi Setiyadi menyebutkan pelanggaran kelebihan muatan dan ukuran (overdimension overload/ODOL) pada angkutan barang sudah berkurang 15 persen.

“Minimal kita bisa menekan dari 2018 itu 100 persen, sekarang ada progres minimal 15 persen,” kata Budi usai penandatanganan nota kesepahaman Pelaksanaan Pengamanan, Pelayanan Bersama Penegakan Hukum dan Pertukaran Informasi di Jalan Tol, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Budi menuturkan pengurangan pelanggaran ODOL secara kuantitas masih sangat kecil. Namun dari sisi kualitas sudah banyak perubahan, baik dari sisi daerah maupun perusahaan yang mulai menyadari dan tidak lagi mengoperasikan angkutan obesitas itu.

“Kalau secara kuantitas harus hitung dulu. Kalau bicara secara kualitas, yang pertama perluasan provinsi yang kemudian sudah berniat sudah melaksanakan dan berniat akan melakukan normalisasi,” katanya.

Kota-Kabupaten yang mulai melakukan normalisasi angkutan barang menyusul Riau, di antaranya Semarang, Pekanbaru, Dumai, Padang dan Bekasi.

Adapun perusahaan yang mulai menormalisasi angkutan barangnya, seperti PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Astra dan Asahi.

“Mereka juga sudah sesuai dengan regulasi kita. Jadi dari sisi perusahaan juga perusahaan besar logistik yang sudah memotong (kelebihan dimensi) itu,” katanya.

60% Angkutan Barang Melanggar

Budi menyebutkan berdasarkan dari dari jembatan timbang di seluruh Indonesia, 60 persen angkutan barang masih kelebihan muatan dan ukuran.

Untuk itu, pihaknya juga merupakan salah satu dari pemangku kepentingan yang bersama-sama untuk mengurangi praktik ODOL dengan menandatangani nota kesepahaman Pelaksanaan Pengamanan, Pelayanan Bersama Penegakan Hukum dan Pertukaran Informasi di Jalan Tol.

“Jadi sebagian besar saya katakan MoU ini merupakan puncak. Ini kesepakatan institusi semua yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanaka penindakan ODOL ‘concern’ melaksanakan ODOL,” ujarnya.

Upaya tersebut untuk mencapai target bebas ODOL di jalan tol pada 2020 dan di jalan nasional 2021.

Budi mengaku masih ada sejumlah asosiasi yang meminta toleransi, di antaranya asosiasi semen, baja, pupuk dan minuman ringan.

“Saya akan evaluasi, yang penting bagi mereka adalah ‘action plan’-nya, kalau enggak mereka enggak bergerak progresnya kayak apa, bulan pertama apa yang mau dilakukan, sudah komitmen dengan apa yang diomongkan itu,” katanya.

Truk Dipotong

Budi Setiyadi meninjau sekaligus melakukan pemotongan kendaraan truk angkutan sepeda motor yang over dimensi di Kompleks Pergudangan Madukoro, Semarang Sabtu (27/7/2019).

“Secara fisik kendaraan ini memang ada kelebihan panjang sampai dengan 2 meter, jika sesuai ketentuan panjang bak truk adalah 12 meter,” tegas Budi.

Dia mengungkapkan, kini perusahaan yang memberi order mengangkut sepeda motor (PT AHM) telah memahami bahwa dimensi kendaraan pengangkut haruslah sesuai dengan ketentuan. Artinya dimensi kendaraan pengangkut sepeda motor harus sesuai dengan regulasi yang ada, baik panjang, lebar, dan tingginya.

dirjen potong

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada PT AHM karena telah comply dengan peraturan. Semua perusahaan angkutan yang menjadi mitra PT AHM pasti akan memotong atau menormalisasi dimensi panjang kendaraannya karena mereka telah melakukan penyesuaian terkait tarif angkutan.

“Semula, dengan kendaraan yang dibuat over dimensi mereka dapat mengangkut 70 unit sepeda motor, padahal jika sesuai dengan aturan, maksimal hanya dapat mengangkut 44 unit sepeda motor. Saya mengimbau kepada pemilik usaha angkutan sepeda motor yang lain untuk juga segera menormalisasi dimensi kendaraannya,” kata Budi.

Sanksi Pidana

Budi Setiyadi juga mengharapkan pelanggar ODOL tidak lagi hanya dikenakan pasal tilang melainkan bisa diberikan pasal yang lebih berat.

“Sekarang sedang kami lakukan mempersempit ruang gerak pelaku odol. Pelaku tidak lagi dikenakan pasal tilang tetapi dikenakan pasal 277 UU 22/2009. Sudah ada beberapa kasus kami sidik di Riau, Padang, menyusul di Jakarta,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi di Jakarta, Kamis (3/10).

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 277 isinya sebagai berikut:
Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Lihat juga:Hindari Kecelakaan, Pengusaha Truk Obesitas Bisa Kena Pidana
Sanksi ini merupakan cara buat menjerat pihak yang terlibat praktek odol selain sopir. Sanksi ini ditujukan untuk operator angkutan, dealer, ataupun karoseri yang bertanggung jawab atas terjadinya odol.

“Kemarin di Riau (diberikan sanksi denda) Rp12 juta, tapi saya lagi minta jangan uang, kalau bisa kurungan saja 5-6 bulan kan lumayan. Kalau tidak begitu tidak berhenti, enggak ada jeranya. Kalau Rp12 juta kan bisa dibayar,” kata Budi.

Kemenperin Minta Ditunda

Usaha susah payah Kemenhub itu ternyata mendapatkan ‘tantangan’ dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Melalui surat, Menperin meminta Kementerian Perhubungan menunda rencana bebas angkutan barang kelebihan dimensi kelebihan muatan atau overdimension overload (ODOL).

Dalam surat resmi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang diperoleh Bisnis.com pada Jumat (10/1/2020), Kemenperin meminta agar pelaksanaan Zero ODOL oleh Kemenhub ditunda hingga 2024.
Baca juga: Indonesia Bebas Truk ODOL 2021, Dimulai dari Jalan Tol

“Kiranya saudara dapat mempertimbangkan dan meninjau kembali pemberlakuan kebuakan Zero ODOL secara penuh pada tahun 2021 serta menyesuaikan waktunya hingga industri siap pada tahun 2023-2025 dengan memperhatikan jenis dan karakteristik dari industri,” tulisnya dalam surat bertanggal 31 Desember 2019 tersebut.

Sehubungan dengan rencana pemberlakuan kebijakan Zero ODOL secara penuh pada tahun 2021 oleh Kemenhub, Kemenperin dan industri nasional disebut mendukung pemberlakuan kebijakan Zero ODOL. Kemenperin juga memahami Zero ODOL sebagai penegakan hukum terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan barang yang bertujuan meminimalkan dampak buruk dari ODOL.

Namun, Kemenperin menila salah satu pertimbangan agar Zero ODOL ditunda yakni logistik dan distribusi bahan baku maupun produk industri nasional sangat bergantung dengan moda transportasi darat yaitu truk. Alasannya, moda transportasi laut maupun perkeretaapian hingga kini belum mampu mengurangi beban dan transportasi darat tersebut.

Disebutkan bahwa dampak dari pemberIakukan Zero ODOL secara penuh pada 2021 cenderung akan menurunkan daya saung industri nasional dlkarenakan penambahan jumlah angkutan akan memerlukan tambahan waktu dan investasi, menambah kemacetan, meningkatkan kebutuhan bahan bakar, meningkatkan emisi C02.

Selain itu, disebutkan kebijakan Zero ODOL berpotensi meningkatkan kecelakaan mengingat masih banyak infrastruktur jalan yang belum sesuai, dan terutama meningkatkan biaya logistik yang cukup besar.

“Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan No 21 tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) yang dimaksudkan sebagai persiapan penerapan kebijakan Zero ODOL secara penuh, kami harap dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan pada industri nasional,” ungkapnya.

Jangan Mundur

Adanya surat dari Kemenperin itu, Direktur Institut MD9, Agus Wahyudin, menilai menjadi kontraproduktif dalam usaha bangsa dan negara ini menekan kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas akibat beroperasinya truk ODOL.

“Kemenhub tidak boleh mundur. Jalan terus untuk menegakkan aturan soal ODOL. Jangan kepentingan usaha mengorbankan kepentingan keselamatan berlalulintas sekaligus mencegah kerusakan jalan,” tegasnya, Senin (13/1/2020).

Hal senada dikemukakan pengamat kebijakan publik dan konsumen Agus Pambagio. Hanya saja Agus Pambagio mengingatkan pentingnya koordinasi antarainstansi pemerintah dalam pemberlakuan ketentuan truk ODOL.

“Menjadi pertanyaan besar memang kenapa terjadi dua sikap bertentangan di antara Kemenperin dengan Kemenhub. Ada fungsi koordinasi yang harus ditegakkan dalam menyusun ketentuan soal ODOL,” tuturnya.

(awe/Foto utama: Ayopurwakarta.com).