Angkasa Pura 2

Di Semarang, Truk ODOL mulai Diproses secara Pidana

KoridorSenin, 13 Januari 2020
IMG_20200113_090902-800x600

SALATIGA (BeritaTrans. com) Kepolisian mulai menerapkan tindak pidana terhadap truk Over Dimensi dan Over Load (ODOL).

Hal itu terungkap pada Seminar Nasional bertajuk “Transportasi Truk ODOL Indonesia dan Interaksi Ekonomi” yang digelar Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) di Salatiga, Senin l(13/1/2020).

Kasubdit Laka Korlantas Mabes Polri, Agus Suryo mengatakan kasus ODOL yang disidik secara pidana itu sedang berlangsung di Poltabes Semarang.

Dia mengatakan berdasarkan UU No 22/2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ODOL termasuk pidana. Tapi selama ini dengan berbagai pertimbangan kita hanya menindak ODOL dengan Tilang.”Sekarang mulai ditindak secara pidana, “katanya.

Agus Suryo mengatakan penertiban ODOL ini dimaksudkan untuk mengurangi kecelakaan lalulintas secara nasional yang masih tinggi.

Tahun 2018 kecelakaan lalulintas –di antaranya melibatkan truk ODOL — tercatat 109.215 kasus dan meninggal dunia 29.417.

Tahun 2019 lakalantas naik menjadi 116.395 kasus termasuk truk ODOL tapi korban meninggal turun menjadi 25.652 jiwa.

Seminar diselenggarakan atas kerjasama DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Center For Sustainable Development Studies (SCDS) Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan, tantangan bisnis angkutan/trucking semakin berat ditengah banyaknya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti kebijakan zero ODOL, peremajaan armada dan persoalan bahan bakar minyak (BBM).

Gemilang menegaskan, penundaan kebijakan zero ODOL akan merugikan pengusaha truk yang selama ini telah taat pada aturan

Sudah banyak pengusaha trucking yang menerapkan normalisasi bahkan pemotongan casis truk-nya untuk patuh pada aturan anti ODOL.

“Yang paling penting menegakkan zero ODOL itu perlu penegakkan hukum yang merata secara nasional,” ucap Gemilang.

Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) M.Togar Simatupang, dalam makalahnya menyoroti upaya digitalisasi penanganan kendaraan kelebihan dimensi dan muatan atau over dimension dan over load (ODOL) tersebut.

Dia mengungkapkan, ketentuan pelarangan ODOL telah ditetapkan pemerintah pada 2017, namun saat itu pihak pengusaha angkutan meminta penundaan pelaksanaanya selama satu tahun.

Menurutnya, upaya mengatasi pelanggaran ODOL telah berlangsung lebih dari dua tahun tetapi belum menunjukkan hasil yang optimal dehingga perlu ditingkatkan. (wilam)