Angkasa Pura 2

Dirjen Hubla Serahkan Sertifikat Keselamatan Kapal Service Boat di Pelabuhan Tanjung Priok

DermagaRabu, 15 Januari 2020
IMG_20200115_083102-800x600

JAKARTA (BeritaTrans. com)
Sekitar 1500 kapal yang sandar di Pelabuhan Tanjung Priok tiap tahun sangat membutuhkan layanan ‘Service Boat’ sebagai sarana penunjang operasional.

Hal itu diungkapkan Dirjen Hubla, Kemenhub, Agus Pornono diwakili Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt Sudiono saat menyerahkan Surat dan Sertifikat Kapal Service Boat di Dermaga Arung Samudra Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (15/1/2020).

Sertifikat dan surat meliputi: Pas Besar, Gross Akta, Sertifikat Keselamatan Kapal dan Surat Pengawasan Bergerak masing masing kepada 24 Kapal Service Boat.

IMG_20200115_093431-800x600

Penyerahan dokumen kapal tersebut bersamaan dengan peluncuran program layanan Kantor Kesyahbandaraan Utama Pelabuhan Tanjung Priok bernama ‘Sistem Layanan Terpadu Insan Maritim yang Efisien dan Handal’ (Si Fatimeh).

Dirjen Agus mengatakan kapal Service boat merupakan transportasi penunjang operasional bagi kapal kapal yang berada di wilayah labuh jangkar dan sekitarnya.

Kapal kapal service boat tersebut
sudah 32 tahun melayani turun naik penumpang (ABK) yang membutuhkan kebutuhan khusus sebelum kapal sandar atau saat labuh jangkar di laut.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan ketertiban kapal sesuai UU No17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan PP no 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok sebagai wakil pemerintah pusat berkewajiban melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kapal kapal tersebut.

Kewajiban tersebut menyangkut
sertifikasi dokumen status hukum kapal dan dokumen keselamatan
kapal. Dengan demikian aspek kelaiklautan kapal akan terpenuhi dan diharapkan lebih menjamin pelayanan service boat yang aman, lancar nyaman teratur dan efisien.

Sementara Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok Capt Hermata mengatakan dengan tajuk Kemenhub melayani untuk negeri dengan sasaran masyarakat kecil dan nelayan tidak ada lagi dinding birokrasi. “Semua birokrasi kita pangkas untuk memudahkan melayani masyarakat.”

Bicara mengenai proses pengukuran kapal dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal , kata Hermanta, dilaksanakan secara paralel
mulai awal Desember 2019 sampai saat ini tanpa mengabaikan faktor keselamatan
dan status hukum dari kapal.

Menjawab BeritaTrans. com, Hermanta mengakui usia kapal service boat sudah tua tapi tetap dirawat dengan baik. “Peremajaan agak lamban karena operator umumnya UMKM.”
(wilam)