Angkasa Pura 2

Gubernur Jateng: Truk ODOL Sebabkan Kerusakan Jalan dan Kecelakaan Lalu Lintas

KoridorRabu, 15 Januari 2020
images.jpeg-67

Semarang (BeritaTrans.com) – Para pemilik dan pengemudi angkutan barang diimbau tidak membawa barang dengan berat melebihi tonase yang telah ditentukan agar ruas jalan tidak cepat rusak, terutama di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) Tengah saat musim hujan.

“Kondisi jalan Pantura jangan diperparah dengan banyaknya kendaraan berat melintas dengan muatan berlebih, karena kendaraan yang berlebih ODOL atau over dimension over load akan memperparah kerusakan jalan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Menurut dia, para pengusaha pemilik armada kendaraan berat dan sopir truk harus bisa mengikuti aturan untuk tidak mengangkut barang melebihi tonase, sebab selain membantu jalan awet, juga mencegah terjadinya kecelakaan di jalan akibat kelebihan muatan.

“Nanti biar Kemenhub mengatur over dimention over loading itu dikontrol betul, jembatan timbang mesti mengontrol,” ujar Ganjar Pranowo.

Guna memantau kondisi jalan di jalur Pantura, Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya siap menerjunkan tim patroli untuk membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa jalan di Pantura wilayah Jawa Tengah sebagian mulai rusak dan berlubang, salah satunya akibat dari tingginya curah hujan, sehingga mempercepat tergerusnya aspal serta membuat genangan.

“Tim patroli jalan siap diterjunkan kapan saja, apalagi selama ini jalinan kerja antara Dinas PU, Bina Marga, dan Cipta Karya Jawa Tengah dengan Kementerian PUPR telah berjalan dengan baik,” katanya.

Potensi Bahayakan Kapal

Mulai 1 Februari 2020 mendatang Kementrian Perhubungan melarang truk Over Dimension Over Load (ODOL) untuk memasuki pelabuhan penyeberangan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Bangkalan, Ariek Moein mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi pada pemilik usaha dan juga pengemudi truk.

“Truk ODOL ini adalah truk yang dimodifikasi sedemikian rupa, agar mampu mengangkat beban lebih dari standart kekuatan armada truk itu sendiri. Itu sangat membahayakan dan menyebabkan kapal tenggelam karena overload. Selain itu terjadi kecelakaan karena beban truk berlebih sehingga fungsi rem dan mesin akan menurun,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/1/2020).

Selain itu, adanya truk ODOL juga merugikan pemerintah. Melintasnya truk ODOL di jalan raya selain menambah angka kecelakaan dan juga menyebabkan jalan raya cepat rusak.

Dikatakan, himbauan ini sudah mulai ia sampaikan pada pelaku usaha yang menggunakan truk ODOL. Ditargetkan, 2024 mendatang truk ODOL sudah tak lagi beroperasi menjadi armada angkutan barang.

“Targetnya 2024 sudah bebas dari truk ODOL. Makanya saat ini diterapkan di pelabuhan penyeberangan dan nanti juga akan diterapkan di jembatan dan jalan raya,” lanjutnya.

Di Bangkalan sendiri truk ODOL dianggap masih minim, sebab sejauh ini truk ODOL yang beroperasi berasal dari truk trans sumatera yang memasuki wilayah Madura. Ia berharap, ketertiban lalu lintas ini dapat diterapkan untuk menurunkan angka kecelakaan di Bangkalan.

“Kebanyakan dari luar Bangkalan, biasanya trans sumatera. Namun siapapun itu, akan kami larang menaiki kapal dan memasuki pelabuhan penyeberangan,” tegasnya.

Nantinya, bagi para pelaku usaha, pemilik barang serta perusahaan yang menggunakan truk ODOL sebagai armada angkutan maka dapat dituntut secara pidana dan juga dikenai denda sebesar Rp 24 juta.

Kemenperin Minta Ditunda

Fakta tentang truk ODOL menyebabkan kerusakan jalan, kecelakaan lalu lintas dan berpotensi membahayakan kapal penyeberangan seperti dipatahkan oleh sikap Kemenperin.

Kementerian Perindustrian meminta Kementerian Perhubungan untuk menunda pemberlakuan kebijakan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Beleid yang mengatur soal angkutan truk kelebihan muatan tersebut rencananya berlaku pada 2021 mendatang.

Mengutip surat yang ditandatangani Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, ia meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi baru memberlakukan kebijakan Zero ODOL pada 2023 atau 2025. Agus menilai industri butuh waktu untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut.

“Kiranya saudara (Menhub) dapat mempertimbangkan dan meninjau kembali pemberlakuan kebijakan Zero ODOL secara penuh pada 2021 serta menyesuaikan waktunya hingga industri siap pada 2023-2025 dengan memperhatikan jenis dan karakteristik dari industri,” tulis Agus dalam surat tersebut, dikutip Jumat (10/1).

Ia mengungkapkan dampak pemberlakuan Zero ODOL bakal menurunkan daya saing industri nasional. Sebab, industri perlu mengeluarkan modal lebih banyak untuk menambah jumlah angkutan.

Lihat juga: Erick Thohir Tuding Skandal Jiwasraya Bikin Bursa Saham Lesu
Dengan penerapan Zero ODOL, maka jumlah muatan barang di dalam angkutan itu tak boleh melebihi kapasitasnya. Maka, mau tidak mau perusahaan harus membeli lebih banyak angkutan guna mendistribusikan logistik.

Selain harus menambah jumlah angkutan dan modal, lanjut Agus, kebijakan Zero ODOL juga akan menambah kemacetan, meningkatkan kebutuhan bahan bakar, berpotensi meningkatkan kecelakaan, hingga meningkatkan biaya logistik.

“Berpotensi meningkatkan kecelakaan, mengingat masih banyak infrastruktur jalan yang belum selesai,” kata Agus.

Penolakan Kemenpern Absurd

Sikap ini mendapat kritikan dari Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang.

Menurut Deddy, permintaan Kemenperin terkait penundaan bebas truk ODOL pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan tidak memiliki alasan yang mendasar.

“Penolakan surat edaran No. 21 tahun 2019 dari kemenhub dengan alasan mengganggu kinerja perekonomian adalah suatu hal yang absurd,” ujar Deddy.

Deddy menyatakan Kemenhub sudah menciptakan program terkait keselamatan bersama, instansi pemerintah yang lain semestinya mendukung akan program yang menyangkut keselamatan pengguna jasa jalan. Kendati peran Kemenperin bertanggung jawab atas percepatan kinerja perekonomian nasional.

“Namun apabila kita berbicara mengenai jalan tentunya keselamatan pengguna jasa jalan tetap diutamakan sesuai UU jalan dan lalu lintas terkait. Dibandingkan dengan masalah memacu laju perekonomian, masalah keselamatan di jalan tidak bisa ditawar lagi,” papar Deddy.

(Lia/sumber:antaranews dan memorandum.com)

loading...