Angkasa Pura 2

Kritik China, Menlu Jepang: Natuna Jelas Milik Indonesia

Hankam Kelautan & PerikananSabtu, 18 Januari 2020
Kapal China di Natuna. (ist)

TOKYO (BeritaTrans.com) – Pemerintah Jepang lewat Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengkritik upaya China untuk menguasai Pulau Natuna. “Kami menentang keras upaya yang tidak sah dari negara lain yang mau menguasai tempat yang bukan miliknya seperti Natuna jelas milik Indonesia,” tegas Menteri Motegi dalam jumpa pers, Jumat (17/1/2020) sore.

Menteri Motegi juga menekankan bukan hanya Natuna tetapi juga pulau-pulau lain yang ada di laut China Selatan yang dikuasai China ditentang keras.

“Pulau-pulau di Laut China Selatan juga kami tentang dengan keras dikuasai oleh pihak lain karena itu jelas-jelas melanggar ketentuan internasional,” kata dia.

Banyak hal terkait dengan penguasaan yang tidak legal dari negara lain terhadap Laut China Selatan diharapkan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai ketentuan internasional yang ada karena juga menyangkut berbagai hal seperti bidang ekonomi.

“Pembicaraan internasional juga tetap diharapkan dapat tetap dilakukan dengan baik untuk memecahkan masalah-masalah demikian,” ujarnya.

Kata menteri Inggris

Konflik antara pemerintah China dengan Indonesia terkait Laut Natuna memiliki cerita panjang.

Konflik perebutan Natuna diketahui muncul sejak 2016 silam.

Selain masuknya kapal China ke Laut Natuna tanpa izin, perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara disebut menjadi latar belakang konflik tersebut.

Memanasnya hubungan Indonesia dengan China, membuat Inggris pun ikut bersuara.

Melalui Menteri Inggris untuk Asia Pasifik, Heather Wheeler mengungkapkan negara-negara yang terlibat konflik Laut China Selatan seharusnya patuh terhadap hukum.

“Kami yakin bahwa seluruh pihak yang terlibat harus mematuhi hukum laut internasional,” kata Wheeler di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Rabu (16/1/2020) seperti dikutip dari artikel berjudul “Natuna, Menteri Inggris dan Pandangan Ahli Geopolitik Jepang…”

Ketertarikan China soal Laut china Selatan, imbuhnya mengakibatkan negara Tirai Bambu ini bukan hanya berkonflik dengan Indonesia saja.

China tercatat menerima sejumlah protes dari sejumlah negara lantaran ia menjadi satu-satunya pihak yang berpedoman pada Nine dash Line.

“Kami mengharapkan pihak-pihak terkait agar mengambil langkah hukum yang tepat serta tidak ada lagi masalah pengambilan lahan yang tidak patut. Namun, sekali lagi, masalah yang terjadi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum,” ujar Wheeler menegaskan.

Sembilan Garis

Sembilan garis putus-putus yang dipercayai China merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China sendiri tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS).

Sebelumnya, Indonesia bukanlah bagian dari pihak yang bersengketa dengan China soal Laut China Selatan. Adapun, pihak yang sebelumnya bersengketa adalah Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan Taiwan. (ds/sumber tribunnews)

loading...