Angkasa Pura 2

Kronologi KKP Bebaskan Nelayan Indonesia dari Malaysia

Kelautan & PerikananSelasa, 21 Januari 2020
IMG-20200121-WA0000_resize_12

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pembebasan 15 nelayan Indonesia yang ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelum kapal-kapal tersebut diproses ke ranah hukum oleh aparat Malaysia.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono yang memimpin langsung proses pembebasan tersebut mengungkapkan, ditempuh dengan aksi cepat dan negoisasi yang tidak mudah.

IMG-20200121-WA0003_resize_74

Diberitakan sebelumnya KM. Abadi Indah ditangkap oleh aparat APMM yang dituduh menangkap ikan di wilayah yang diklaim sebagai bagian dari landas kontinen Malaysia, 5 Januari 2020 dan langsung dibawa ke wilayah perairan di barat Pulau Jarak Malaysia untuk diperiksa lebih lanjut.

“Pada saat kapal tersebut dibawa ke Pulau Jarak-Malaysia, kami mendapat notifikasi dari pihak APMM dan secara cepat kami langsung lakukan klarifikasi melalui data hasil pemantauan KM. Abadi Indah yang ada di Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP,” jelas Ipunk, sapaan akrabnya.

Dengan data pergerakan KM. Abadi Indah melalui Vessel Monitoring System (VMS), Tim Ditjen PSDKP berkoordinasi dengan pihak APMM yang juga menampilkan data tracking melalui Marine Traffic Unit (MTU) dari Kapal Maritim Tugau (Kapal Pengawas APMM).

Namun Proses negosiasi ini berjalan tidak mudah karena APMM mengidentifikasi bahwa KM. Abadi Indah melakukan pelanggaran penangkapan ikan di dalam landas kontinen.

“Kalau melihat hasil plotting posisi KM. Abadi Indah pada saat terdeteksi dan ditangkap oleh KM. Tugau memang sangat tipis sekali. Namun kami berargumen bahwa perbedaan hasil tracking tersebut disebabkan kedua negara belum menyepakati penggunaan metode tracking yang sama sebagai diamanatkan oleh hasil review pertemuan kelima dari MoU Common Guideline. Selain itu kami juga berargumen bahwa kapal ini drifting secara tidak sengaja,” lanjutnya.

Dengan negoisasi Tim Ditjen PSDKP menawarkan opsi request to leave kepada APMM agar KM. Abadi Indah dilepaskan dari proses penahanan. Opsi ini dilakukan karena adanya skema Common Best Practices (CBP) yang menjadi turunan dari MoU Common Guideline. Namun opsi tersebut tidak langsung diterima oleh aparat APMM.

“Sempat ada kesulitan ketika kami mengajukan request to leave pada APMM karena tracking MTU mereka menguatkan upaya penangkapan yang mereka lakukan,” papar Ipunk.

Setelah proses negosiasi yang cukup alot akhirnya pihak APMM bersedia melepas kapal serta seluruh awaknya dengan catatan dilakukan penjemputan oleh aparat Ditjen PSDKP–KKP dan dilakukan penandatanganan form Request to Leave.

“Kami selalu laporkan perkembangan proses negosiasi ini kepada pimpinan, dan setelah ada hasil yang baik kami perintahkan Kapal Pengawas Perikanan Hiu Macan Tutul 02 untuk bergerak ke kordinat yang disepakati untuk melakukan penjemputan terhadap KM. Abadi Indah beserta 15 awak kapalnya,” lanjutnya.

Keberhasilan pemulangan tersebut juga tidak lepas dari hubungan baik serta koordinasi antar aparat kedua negara.

“Kita juga harus mengapresiasi sikap kooperatif APMM yang mau untuk berkoordinasi dan menghormati prinsip-prinsip penegakan hukum yang dilakukan di wilayah Unresolved Maritim Boundaries,” imbuhnya.

Berdasarkan data Ditjen PSDKP, dalam dua tahun terakhir terdapat 155 nelayan beserta 20 kapal Indonesia yang ditangkap lantaran illegal fishing. Mereka ditangkap oleh otoritas maritim sejumlah negara, yakni Malaysia, Timor Leste, Myanmar, Thailand, Australia, dan India.

Dari jumlah tersebut, sudah 127 nelayan yang dipulangkan, dengan rincian 31 orang merupakan nelayan yang ditangkap tahun 2018 dan 96 sisanya merupakan nelayan yang ditangkap tahun 2019. Hingga saat ini, masih ada 27 nelayan yang sedang menjalani hukuman dan satu lainnya meninggal dunia.

loading...