Angkasa Pura 2

Pemprov DKI Alihkan Anggaran Formula E untuk Penanganan Covid-19

OtomotifSabtu, 4 April 2020
IMG-20200403-WA0013

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menambah anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan wabah corona menjadi Rp3,032 triliun. Tambahan anggaran itu salah satunya merupakan pengalihan dari Formula E.

Seperti diketahui Gubernur Jakarta Anies Baswedan menunda penyelenggaraan Formula E Jakarta yang digelar Juni 2020 mendatang karena wabah virus corona. Anggaran yang ditambahkan untuk BTT penanganan corona sebsar Rp2 triliun.

“Anggaran itu berasal dari pemanfaatan BTT, penundaan sejumlah penanaman modal daerah (PMD) termasuk anggaran infrastruktur pelaksanaan Formula E, dan penundaan pembelian tanah,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri melalui keterangan tertulis, Jumat (3/4/2020).

Dasar hukum pengalokasian dana tersebut yaitu Pergub No. 25/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No.162/2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No. 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dia menjelaskan alokasi anggaran itu bisa dimanfaatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya dalam penanganan virus corona. Edi menyebut alokasi anggaran bisa mencukupi kebutuhan penanganan corona sampai akhir Mei 2020.

“Kalau wabah terus terjadi hingga akhir Mei maka Pemprov akan menambahnya,” ujarnya.

Sebelumnya pada 10 Maret 2020 lalu Pemprov Jakarta sudah mengalokasikan anggaran BTT penanganan corona sebesar Rp54 miliar melalui Dinas Kesehatan Jakarta. Dasar hukum alokasi tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 yang memungkinkan penggunaan anggaran BTT dengan kriteria keperluan mendesak, antara lain untuk pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya. (lia/sumber:inews)