Angkasa Pura 2

Pemerintah Batasi Kapasitas Penumpang Saat Mudik Selama Pandemi Corona

Dermaga Emplasemen Kokpit KoridorSunday, 5 April 2020

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Guna meminimalisir penyebaran Virus Corona/Covid-19, Pemerintah dengan jaga jarak fisik.

Jaga jarak fisik dimaksud dilakukan dengan mengurangi kapasitas penumpang, baik penggunaan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

“Implementasi jaga jarak fisik di transportasi umum dan pribadi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ridwan Djamaluddin di Jakarta, Ahad (5/4/2020).

Pola pada kendaraan umum, dengan menaikkan harga tiket angkutan umum. Misalnya, bus berkapasitas 50 hanya dapat menampung 25 orang, kata dia, harga tiketnya dapat dinaikkan.

Sedangkan untuk kebijakan kendaraan pribadi, seperti untuk sepeda motor, maka tidak boleh membawa penumpang, sedangkan untuk mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas kendaraannya.

“Semua tindakan ini akan diberlakukan secara ketat oleh polisi lalu lintas dan Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.

Selain itu, setiap orang yang melaksanakan mudik juga diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kampung halamannya dan 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka kembali.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mendirikan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan.

“Dengan langkah-langkah ini, jumlah orang yang kembali ke kampung halaman mereka tahun ini diperkirakan rendah,” prediksinya.

Saat ini, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian PUPR, Kepolisian, dan lembaga lainnya sedang mengerjakan buku panduan yang akan menjadi standar operasional prosedur (SOP) untuk implementasi langkah-langkah tersebut. Audiensi Publik akan diadakan sebelum Buku Panduan diluncurkan.

“Langkah-langkah dan peraturan yang berlaku akan berlaku selama dua bulan, sampai akhir wabah dan akan ditinjau secara teratur,” tutur dia.

Seperti diketahui, Pemerintah meminta semua orang untuk tidak melakukan mudik tahunan ke kampung halaman (mudik) dan Aparatur Sipil Negara serta karyawan perusahaan milik negara dan keluarga mereka dilarang untuk mudik.

Pemerintah juga menyiapkan insentif ekonomi bagi orang-orang yang memilih untuk tidak kembali ke kampung halaman mereka.

“Hanya mereka yang tidak mudik yang akan menerima insentif,” tutup Ridwan. (omy)