Angkasa Pura 2

Selama PSBB, Driver Ojol Minta Kompensasi Rp100.000/Hari

KoridorSelasa, 7 April 2020
DSC_0369_crop_1

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Rencana Pemprov DKI Jakarta melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Salah satu poinnya melarang pengemudi ojek online untuk membawa penumpang. Aturan mengenai pedoman PSBB ini terdapat dalam pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020.

Atas rencana ini, Ketua Presidium Garda Ojol, Igun Wicaksono angkat bicara. Pihaknya pun menyikapi aturan tersebut agar pemerintah memberikan kompensasi kepada para ojol.

Sebab dengan larangan ojol berpenumpang tentunya hal ini akan berdampak penghasilan para driver yang setiap harinya mendapatkan penghasilan dari mengantarkan penumpang selain antar barang maupun makanan.

“Kami harapkan pemerintah dapat memberikan kompensasi penghasilan kepada pengemudi ojek online berupa bantuan langsung tunai, nilai bantuan langsung tunai yang kami harapkan itu 100 ribu per hari,” kata Igun Wicaksono dikonfirmasi, Selasa (7/4/2020)

Menurut Igun, selama pandemi covid-19 ini pun penghasilan yang didapat para ojol sudah turun drastis, terlebih dengan adanya kebijakan work from home, sehingga dengan adanya larangan ojol berpenumpang pun juga akan memberikan dampak besar.

Selain itu pemesanan angkutan penumpang sendiri memiliki komposisi 70 persen dari penghasilan driver dibandingkan antar makanan ataupun barang.

“Hilangnya satu feature angkutan penumpang maka penghasilan kami sebagian besar akan hilang, karena feature angkutan penumpang mempunyai komposisi 70 persen sendiri dari total penghasilan kami sehari-hari,” katanya.

Namun dengan adanya bantuan langsung tunai sebesar Rp100 ribu per hari, menurut Igun setidaknya dapat memenuhi kebutuhan hari-hari bagi para driver ojek online.

“Kita harapkan nilai tersebut sudah mencukupi buat kami membutuhi kebutuhan pokok kami sehari hari, karena memang dimasa saat ini kita harapkan perhatian pemerintah dapat membantu untuk kebutuhan pokok kami setiap harinya,” ujarnya.

Igun menyampaikan agar Pemerintah dapat berkomunikasi kepada para aplikator terkait bantuan yang diberikan, namun ia ingin bantuan tersebut langsung ke perusahaan aplikasi.

“Kami inginkan bantuan ini langsung diserahkan ke perusahaan aplikasi agar tepat sasaran bagi ojol yang akunya aktif.

“Ya sekema teknisnya kita serahkan ke pemerintah sama aplikasi, bisa pemberian saldo, setidaknya ada bantuan bagi kami,” ucapnya.

Grab Koordinasi soal PSBB Larangan Angkut Penumpang

Kementerian Kesehatan menyetujui rencana Pemprov DKI untuk menjalankan pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Salah satu poinnya melarang pengemudi ojek online untuk membawa penumpang. Aturan mengenai pedoman PSBB ini terdapat dalam pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020. Aturan ini diterbitkan dalam rangka percepatan penanggulangan Virus Corona.

Terkait hal ini, Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno mengatakan sejak awal penyebaran virus covid-19, Grab Indonesia telah memantau kondisi dan menyiapkan semua pemangku kepentingan terkait respon terhadap covid-19.

“Terkait kebijakan PSBB dari pemerintah, saat ini kami sedang menindaklanjuti pedoman dari Permenkes No.9/2020 dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” kata Tri Sukma Anreianno, Selasa (7/4/2020).

Selain itu pihaknya hingga saat ini juga secara aktif mengimbau semua mitra pengemudi dan pengiriman untuk mengutamakan kesehatan mereka dan untuk mengambil tindakan pencegahan secara menyeluruh.

Diantarnya mengenakan masker setiap saat, mendisinfeksi kendaraan dan tas pengiriman mereka secara teratur, sering mencuci dan membersihkan tangan mereka.

“Kami juga terus menekankan menjaga jarak aman melalui prosedur contactless delivery bagi mitra pengiriman GrabFood dan GrabExpress,” ujarnya.

Pihaknya mengaku akan terus mendukung apa yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk penanggulang covid-19 ini.

“Grab Indonesia juga siap mendukung upaya pemerintah dalam pengantaran tenaga medis yang terus melanjutkan perjuangan mereka dengan penyediaan armada khusus dari lini transportasi,” ucapnya.

Baru Diteken, Ojol Sudah Dapat Diskriminasi karena PSBB

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum diterapkan di DKI Jakarta.Namun sebagian Ojek Online (Ojol) mengaku sudah diberhentikan di tengah jalan oleh oknum-oknum berseragam.

Seorang Ojol Agam Ismail Saleh (28) mengatakan bahwa ia sudah diperingatkan oleh rekannya sesama Ojol agar tidak melewati wilayah-wilayah tertentu di Jakarta.

“Tadi Selasa pagi di grup saya dengar info bahwa beberapa rekan Ojol kami dihentikan ketika membawa penumpang,” ungkap Agam dihubungi Selasa (7/4/2020).

Para rekan Agam itu diminta menurunkan penumpang jika hendak lewat wilayah tersebut.

Hal itu menurutnya mengacu pada PSBB yang sudah diteken oleh pemerintah yang satu isinya melarang Ojol untuk mengangkut penumpang.

“Teman saya bilang hati-hati kalau lewat Kuningan, Cassablanca dan Tebet,” ujar Agam.

Info itu lantas membuat Agam was-was. Pasalnya ia kerap tidak mengenal jarak ketika tengah beroperasi.

Agam tidak sepakat dengan oknum berseragam yang menghentikan Ojol di tengah jalan dan meminta penumpang turun. Hal itu pasalnya membuat Ojol rugi jika penumpang enggan membayar karena tidak diantar sampai tempat tujuan.

“Makanya pemerintah sebelum keluarkan kebijakan pikir lebih baik lagi. Jadi jangan sampai aparatur bisa hentikan kami seenaknya saja. Akan lebih bagus ditegur dulu di awal itu lebih bijaksana,” imbaunya.

Diketahui Kementerian Kesehatan mulai menyetujui PSBB yang diajukan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam PSBB itu dijelaskan soal pelarangan membawa penumpang dari transportasi taksi atau ojek daring.

Surat permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Pemprov DKI Jakarta akhirnya disetujui Kementerian Kesehatan. Surat itu bahkan telah diteken Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Senin (6/4/2020) malam.

Kepala Bidang Media dan Opini Publik pada Kementerian Kesehatan Busroni membenarkan hal itu.

“Sudah (diteken Menkes), DKI itu mengajukan yang pertama (permohonan PSBB) kalau tidak salah,” kata Busroni kepada wartawan pada Selasa (7/4/2020) pagi.

Busroni mengatakan, surat persetujuan tersebut akan dikirimkan kepada Pemprov DKI Jakarta pada Selasa (7/4/2020) ini.

Setelah suratnya diberikan, pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan mendelegasikan DKI untuk menerapkan sistem PSBB demi memutus mata rantai penyebaran virus corona, dari Jakarta ke daerah lain maupun arah sebaliknya.

“Kuncinya sekarang bagaimana mereka melaksanakan, dan kapan akan dilaksanakan. Itu izin secara prinsip tertulis dikirimkan,” ujarnya.

“Jadi, seluruhnya itu (kewenangan) ada di Pak Gubernur Anies Baswedan, monggo (silakan) diatur sesuai dengan kemampuannya beliau di DKI secara keseluruhan, kemudian secara izin sudah diberikan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, kata dia, Kemenkes juga memberikan instruksi kepada gubernur dalam menerapkan kebijakan tersebut. Kemenkes meminta kepada Anies untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam kebijakan PSBB.

“Kami minta tetap fokus pada nyawa manusia, itu sana. Jadi semua itu tidak ada maknanya ketika kita tidak bisa menyelamatkan manusia, dalam hal ini penduduk.

“Pesannya itu, sehingga nomor satu adalahnya masyarakat diselamatkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengirim surat usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Kamis (2/4/2020) ini.

Hal itu disampaikan Anies saat rapat kerja dengan Wakil Presiden RI KH. Maruf Amin melalui teleconference pada Kamis (2/4/2020) siang.

“Langkah ke depan kami melaksanakan amanah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020.

“Jadi, hari ini kami akan mengirimkan surat pak Wapres, kepada Menteri Kesehatan,” kata Anies seperti dikutip akun Youtube Wakil Presiden RI pada Kamis (2/4/2020).

“Kami meminta kepada Menteri Kesehatan untuk segera menetapkan PSBB untuk Jakarta,” tambah Anies.

Menurut Anies, PP Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mengatur berbagai ketentuan.

Di antaranya kebijakan PSBB dapat dilaksanakan bila Menteri Kesehatan mengeluarkan surat keputusannya mengenai wabah corona.

Adapun pihak yang dapat mengusulkan PSBB kepada Menkes adalah kepala daerah setingkat Gubernur, Wali Kota dan Bupati. Kemudian Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo. (fhm/sumber tribunnews)