Angkasa Pura 2

Kemenhub Siapkan PM Pengendalian Transportasi Cegah Penyebaran Covid-19

Dermaga Emplasemen Kokpit KoridorRabu, 8 April 2020
Gedung_Kemenhub1-553x400-553x400

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan siapkan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan untuk pengendalian transportasi untuk pencegahan penyebaran Covid 19.

“Ini nantinya juga akan menjadi acuan untuk pengendalian mudik tahun 2020,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Pengendalian kegiatan transportasi pada daerah ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta pedoman dan petunjuk teknis pengendalian mudik tahun 2020.

PM tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah no 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

“Pemerintah mengarahkan masyarakat untuk tidak mudik. Jika ada yang berkeras akan mudik, semuanya harus memenuhi persyaratan dan protokol yang ketat. Untuk itu kami juga tengah finalisasi Buku Panduan atau Petunjuk Teknis Mudik 2020, yang harus diperhatikan dan wajib diikuti oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar dari suatu daerah terutama yang telah ditetapkan sebagai PSBB maupun perjalanan mudik, mulai dari tempat asal, dalam perjalanan hingga sampai tujuan,” urainya.

Beberapa kebijakan yang akan diterapkan terkait pengetatan kegiatan mudik diantaranya pengaturan jarak fisik (Physical Distancing) pada angkutan umum dengan mengurangi kapasitas penumpang.

Selanjutnya, kebijakan untuk kendaraan pribadi, juga diberlakukan hal yang sama yaitu pengaturan jarak fisik, seperti untuk sepeda motor tidak dapat membawa penumpang, sedangkan untuk mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya.

“Selain itu, bagi masyarakat yang bersikeras tetap mudik terutama yang berasal dari wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kota kelahirannya dan 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka kembali,” tutur Adita.

Pihaknya berharap dengan adanya aturan-aturan yang ketat ini akan menurunkan keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan antarkota khususnya dari dan ke daerah yang sudah ditetapkan PSBB, termasuk untuk mudik yang pada akhirnya turut mencegah penyebaran Covid 19.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan bersama Kementerian dan lembaga lain serta Pemerintah Daerah sudah melakukan koordinasi untuk menyusun aturan dan petunjuk mudik di masa pandemik Covid 19, yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Beberapa pimpinan daerah juga telah melakukan himbauan kepada warganya yang bekerja di luar kota untuk tidak mudik tahun ini. (omy)