Angkasa Pura 2

Berikut Ketentuan PSBB di Jakarta Resmi Berlaku Hari Ini

Another News KoridorJumat, 10 April 2020
anies___wildan

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta akan efektif berlaku Jumat (10/4/2020) pukul 00.00 WIB. Jelang penerapan PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020.

Aturan tersebut berisi tentang pedoman pelaksanaan PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona (covid-19) di ibu kota. Anies mengatakan, pergub tersebut memiliki 28 pasal yang mengatur semua kegiatan di ibu kota Jakarta, baik perekonomian, sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan.

“Di dalam pergub ini ditetapkan pada prinsipnya seluruh masyarakat Jakarta selama dua minggu ke depan, 14 hari ke depan, diharapkan untuk berada di rumah dan mengurangi, meniadakan bahkan kegiatan-kegiatan di luar,” katanya dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Secara prinsip, Anies memaparkan, pergub bertujuan memotong, memangkas mata rantai penularan covid-19. Apalagi, menurut dia, saat ini Jakarta menjadi epicenter penyebaran covid-19.

“Tujuan kita untuk menyelamatkan diri kita, tetangga, kolega dan membuat penyebaran virus ini bisa kita kendalikan,” ujar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) ini.

Dalam pergub itu memuat pembatasan yakni, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Dalam Pergub juga memuat pengecualian dari penghentian sementara. Pengecualian itu diatur dalam Pasal 10 yaitu:

a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;

b. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
1. kesehatan;
2. bahan pangan/ makanan/ minuman;
3. energi;
4. komunikasi dan teknologi informasi;
5. keuangan;
6. logistik;
7. perhotelan;
8. konstruksi;
9. industri strategis;
10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang
ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek
tertentu; dan/atau
11. kebutuhan sehari-hari.

e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

Anies mengatakan, pergub tersebut mengatur mengenai sanksi yang termuat dalam Pasal 27.

“Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana,” katanya.
(fhm/sumber inews)